Krsumsel.com, Indralaya – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk & Keluarga Berencana (PPPA-PPKB), hal ini terungkap setelah adanya keluhan dari beberapa staf.
Menurut informasi dari beberapa staf yang minta identitas mereka tidak ditulis, diduga praktik pungli pada tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ini sudah berlangsung lama.
Mereka mengaku terpaksa menyetor sejumlah uang dari tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang mereka terima, meskipun isu ini sempat viral beberapa bulan lalu, namun masih tetap dilakukan.
Baca juga: Hasil Aset Pencucian Uang Transaksi Narkotika Rp165 Miliar Dirampas BNN
“Setiap kali pencairan tunjangan TPP kami terpaksa setor balik ke bendahara pak, walau tidak besar tapi kami keberatan sebenarnya, dan pastinya tidak ikhlas, mana TPP kecil masih juga dipotong, padahal masalah ini pernah viral beberapa bulan lalu pak, tapi aneh nya masih tetap dilakukan sampai sekarang” keluh mereka Selasa (21/07).
Mereka menyebut, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, namun pemotongan tersebut dilakukan tanpa keikhlasan dan dinilai memberatkan.
Terlebih, nilai TPP yang diterima dinilai sudah relatif kecil, sehingga pemotongan tambahan dianggap tidak wajar.
Pengakuan lainnya menyebutkan bahwa permintaan setoran tersebut dilakukan oleh bendahara dengan dalih perintah atasan.
Mereka tetap membayar karena adanya tekanan dari atasan, bahkan penagihan dilakukan secara langsung setelah tunjangan dicairkan.
Sementara Kepala Dinas PPPAPPKB Oi Hj Husnidayati saat di konfirmasi melalui telp WA, tidak di angkat, pesan WA juga tidak dibalas hingga berita ini tayang.(rul)
