KRSumsel.com, Ogan Ilir – Pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus menekan ruang gerak praktik korupsi di tingkat akar rumput. Salah satu strategi utamanya adalah dengan memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Komitmen besar ini ditegaskan dalam acara pengukuhan 12.865 anggota dan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Sumatera Selatan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir, Sabtu (27/6/2026).
Melalui momentum ini, BPD diposisikan bukan sekadar pengawas anggaran, melainkan mitra strategis untuk menyukseskan berbagai program nasional.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani, menegaskan bahwa penguatan fungsi BPD adalah langkah preventif krusial untuk menghentikan penyimpangan dana desa yang selama ini kerap menjadi persoalan.
”Teman-teman BPD dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang baik, sekaligus melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di desa masing-masing,” ujar Reda.
Baca juga: Pilwana di Kasang Padang Pariaman Ditunda
Dikatakannya, keterlibatan aktif BPD diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan langsung dari tengah masyarakat.
Menurutnya, upaya memperketat pengawasan ini didasarkan pada data evaluasi yang sempat memprihatinkan. Tahun lalu, tercatat sekitar 525 kepala desa dan perangkat desa terjerat kasus tindak pidana korupsi. Namun, berkat pengawasan yang kian ketat, tren kelam tersebut mulai menunjukkan penurunan drastis.
Tahun Lalu: ~525 perangkat desa terjerat korupsi. Tahun Ini: Turun tajam menjadi sekitar 50-an orang yang terjaring kasus.
”Dengan adanya pengawasan yang lebih kuat, alhamdulillah jumlah perangkat desa yang terjaring kasus korupsi jauh berkurang,” tambah Reda.
Tak hanya fokus pada pengawasan hukum, ABPEDNAS juga didorong menjadi motor penggerak ekonomi warga melalui berbagai program produktif harian, seperti:
Sektor Peternakan & Perikanan: Bantuan usaha ayam petelur dan budidaya ikan sistem bioflok.
Sektor Sosial: Membuka akses bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu.
Digitalisasi Pengawasan: Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan akan diperkuat menggunakan sistem pelaporan digital berbasis QRIS agar setiap kendala di lapangan dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti secara real-time.
Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan, menyambut baik pengukuhan massal ini sebagai momentum emas untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat desa.
”Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan dan program yang telah diberikan. Harapan kami, sinergi ini terus berlanjut sehingga desa-desa di Sumsel semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” ungkap Herman Deru.
Ia juga berpesan agar BPD tetap menjaga independensinya agar pembangunan desa selalu transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. (edi)
