KRSumsel.com, Palembang – Pada April 2026, Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm), berbalik dari kondisi inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,29% (mtm). Secara tahunan, inflasi melandai signifikan ke angka 1,63% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (3,09% yoy) serta berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 2,42% (yoy). Capaian ini menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian harga di daerah yang berhasil menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Hal ini disampaikan Bambang Pramono selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
“Secara bulanan, deflasi didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas utama, khususnya emas perhiasan (0,14%), daging ayam ras (0,14%), telur ayam ras (0,06%), serta cabai rawit (0,04%) dan angkutan antarkota (0,04%). Koreksi harga emas perhiasan merupakan dampak dari aksi ambil untung (profit taking) investor di pasar global. Sementara itu, penurunan harga pada kelompok pangan dan jasa transportasi mencerminkan normalisasi permintaan masyarakat pasca-perayaan Ramadan dan Idulfitri.” ujarnya.
Dikatakannya, Ke depan, tekanan inflasi pada Mei 2026 diprakirakan meningkat secara terbatas, antara lain dipengaruhi oleh potensi kenaikan tarif angkutan udara seiring meningkatnya harga avtur akibat dinamika harga minyak global.
Selain itu, awal musim kemarau juga perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi produksi komoditas hortikultura seperti bawang dan cabai. Meski demikian, berbagai risiko tersebut telah diantisipasi melalui langkah-langkah pengendalian yang terukur dan terkoordinasi.
Baca juga: KAI Yogyakarta Tutup 38 Perlintasan Liar Dukung Program Pemerintah
Menurutnya, dalam menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir April 2026, telah dilaksanakan lebih dari 300 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP di berbagai wilayah Sumatera Selatan, serta puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Lebih lanjut dikatakannya,.upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. Hingga April 2026, BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai kurang lebih 47,92 ton guna memastikan ketersediaan komoditas pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, Kerjasama Antar Daerah (KAD) terus dioptimalkan guna memperkuat pasokan komoditas strategis, termasuk bawang merah.
Selama Maret-April 2026, terdapat realisasi KAD antara Sumsel dan Sumbar untuk komoditas Bawang Merah sebanyak 22,67 ton yang turut membantu memperkuat ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan.
Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID secara rutin dan berbagai komunikasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi seperti iklan layanan masyarakat bijak belanja dan publikasi jadwal OPM di berbagai kanal media.
Lanjutnya lagi, di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah juga didorong melalui berbagai program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang pada tahun ini diperluas melalui kolaborasi dengan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.
“Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).” pungkasnya. (edi)
