“Oleh karena itu, keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan merupakan norma wajib yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami siap membantu Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marciana memaparkan terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di daerah yakni di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, serta pelayanan hukum dan HAM.
Menurut dia, Kabupaten Sumba Barat memiliki berbagai potensi kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal. Terutama kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional seperti tradisi Pasola, tenun ikat yang sudah terkenal dan berkualitas bagus, serta Indikasi Geografis seperti kopi Sumba dan beras gogo.
Marciana meminta agar potensi kekayaan intelektual komunal yang luar biasa ini perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual.
“Khusus kain tenun ikat Sumba, saat ini sedang diproses untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, kerjasama Kanwil Kemenkumham NTT dengan Dekranasda Provinsi NTT,” ujar dia.(Anjas)
