PRABUMULIH,KRSUMSEL.COM – Estafet pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat di Kota Nanas resmi bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih mulai membedah lembar demi lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Langkah awal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna Ke-XXIV Masa Persidangan Ke-III di Ruang Sidang Utama DPRD Prabumulih, Jumat (26/06/2026). Agendanya krusial: mendengarkan pemandangan umum dari seluruh fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LPJ tersebut.
Suasana ruang sidang tampak hidup. Dipimpin langsung oleh unsur pimpinan dewan, rapat ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih, jajaran Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota legislatif yang siap mengawal jalannya evaluasi anggaran.
Maraton Satu Bulan Penuh
Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH., M.Si., menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan ini dilakukan secara terukur dan tepat waktu. Sebelum ketukan palu sidang pertama dimulai, pihak legislatif telah melakukan koordinasi intensif untuk memastikan jadwal tidak molor.
”Alhamdulillah, hari ini kami telah melaksanakan pertemuan untuk penyesuaian jadwal pembahasan LPJ APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh rangkaian pertemuan berjalan dengan lancar,” ujar Deni Victoria usai rapat.
Deni memaparkan bahwa pembahasan ini tidak akan dilakukan terburu-buru. DPRD bersama Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan waktu hampir satu bulan penuh, mulai dari 26 Juni hingga 23 Juli 2026, untuk menguliti setiap materi laporan secara menyeluruh,”Mulai hari ini kita memasuki tahap pembahasan. Seluruh agenda telah dijadwalkan dari 26 Juni sampai 23 Juli. Insya Allah pada 24 Juli nanti kita akan menggelar rapat paripurna sebagai tahapan akhir (pengambilan keputusan),” jelas politisi senior ini.
Penyampaian pemandangan umum fraksi dalam rapat kali ini menjadi panggung bagi para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka. Jauh dari kesan formalitas belaka, masing-masing fraksi menghujani Raperda LPJ yang diajukan Pemkot dengan berbagai masukan, saran, kritik konstruktif, hingga apresiasi atas program yang berhasil dieksekusi dengan baik sepanjang 2025.
Bagi DPRD, rentetan catatan strategis ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai bahan evaluasi vital bagi Pemerintah Kota Prabumulih. Tujuannya jelas
Meningkatkan efektivitas program pembangunan fisik dan non-fisik.
Mendongkrak kualitas pelayanan publik agar langsung menyentuh kebutuhan warga.
Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari pemborosan.
Deni Victoria berharap maraton pembahasan ini menghasilkan keputusan terbaik yang berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat Prabumulih.
Bola kini berada di tangan eksekutif. Setelah mendengarkan langsung “suara” dari meja legislatif, Pemerintah Kota Prabumulih dijadwalkan akan memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi tersebut sebelum melangkah ke tahapan pembahasan berikutnya.(Advetorial/Roy)
