PALEMBANG,KRSUMSEL.COM -Ketergantungan anggaran daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat perlahan harus mulai dikikis. Menjawab tantangan dinamis tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih kini tengah serius melirik instrumen pembiayaan inovatif, salah satunya melalui skema obligasi daerah.
Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, saat menghadiri Sarasehan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang digelar di Hotel Aston & Conference Center Palembang,Rabu (20/05/26).
Forum nasional tersebut fokus membedah penguatan komitmen terhadap kemandirian fiskal daerah serta akselerasi pencapaian kesejahteraan umum sesuai amanat konstitusi.
Selama ini, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah kerap berjalan lambat akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui sarasehan ini, para kepala daerah ditantang untuk memperluas cakrawala pemikiran dalam mencari kantong-kantong pembiayaan alternatif yang legal, terukur, dan akuntabel.
Obligasi daerah mencuat sebagai salah satu instrumen paling potensial. Dengan menerbitkan obligasi, pemerintah daerah dapat menghimpun dana segar dari masyarakat atau investor untuk mendanai proyek-proyek produktif, seperti:
Percepatan pembangunan infrastruktur vital.
Baca juga:Penutupan Sungai Sibur, Besok Dinas LH OKI Tinjau Lokasi
Peningkatan fasilitas pelayanan publik.
Program penguatan ekonomi lokal yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini momentum penting bagi Prabumulih untuk memahami strategi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Kita harus siap menghadapi tantangan tata kelola keuangan ke depan yang efektif, efisien, dan transparan,” ujar H. Arlan di sela-sela kegiatan.
Langkah berani Kota Nanas ini tidak main-main. Keseriusan Prabumulih dalam menyusun strategi menuju kemandirian fiskal dibuktikan dengan hadirnya jajaran top manajemen pembuat kebijakan kota.
Turut mendampingi Wali Kota dalam forum tersebut H. Deni Victoria, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kota Prabumulih)H. Elman, S.T., M.M. (Sekretaris Daerah Kota Prabumulih)Ir. Abu Sohib (Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih)Kehadiran formasi lengkap ini menjadi sinyal kuat adanya sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif di Prabumulih.
Dengan kesiapan regulasi, perencanaan matang dari Bappeda, serta pengawasan dari DPRD, Prabumulih diharapkan mampu menjadi salah satu daerah pionir yang siap mengimplementasikan tata kelola keuangan modern yang berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat.(Roy)
