PRABUMULIH,KRSUMSEL.COM-Pemerintah Kota Prabumulih resmi memulai fase pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Entry Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Pemkot Prabumulih, Senin (07/04/2026).
Hadir langsung dalam agenda krusial tersebut, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, didampingi Sekretaris Daerah, H. Elman, ST, MM, beserta seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam arahannya, Wali Kota H. Arlan menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur kesehatan finansial daerah. Ia menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersikap kooperatif dan responsif.
“Kami mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Saya minta seluruh Kepala OPD terbuka dan segera menyiapkan data yang dibutuhkan tim auditor. Transparansi adalah kunci menuju pemerintahan yang bersih dan efektif,” tegas H. Arlan di hadapan peserta rapat.
Baca juga; Ungkap Peredaran Narkoba Terbesar Dalam Sejarah Polres Ogan Ilir
Beliau berharap hasil audit BPK nantinya dapat menjadi kompas bagi Pemkot Prabumulih dalam mengevaluasi kinerja keuangan agar semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat yang maksimal.
Mekanisme dan Ruang Lingkup Audit
Tim BPK RI yang bertugas kali ini dipimpin oleh Meli Anggeraini selaku Pengendali Teknis, didampingi Trisna Marlinda sebagai Ketua Tim, dan Dwi Purwanto sebagai Ketua Sub Tim. Dalam pertemuan tersebut, tim auditor memaparkan ruang lingkup pemeriksaan serta mekanisme pengumpulan data yang akan dilakukan selama masa audit lapangan.
Pemeriksaan terinci ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola Pemkot Prabumulih telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keseriusan Pemkot Prabumulih dalam menghadapi audit ini terlihat dari kehadiran lengkap jajaran eksekutif, mulai dari Asisten I Aris Priadi, Asisten III Amilton, para Staf Ahli, hingga Direktur RSUD Kota Prabumulih.
Sekretaris Daerah, H. Elman, menambahkan bahwa sinergi antar lini sangat diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan teknis.
“Kehadiran seluruh kepala OPD hari ini adalah bukti komitmen bersama. Kita ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah di Prabumulih tidak hanya akuntabel di atas kertas, tapi juga bermanfaat nyata bagi kesejahteraan warga,” tutupnya.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan surat tugas secara resmi dari BPK RI kepada Wali Kota Prabumulih sebagai tanda dimulainya proses audit secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.(Roy)
