JAKARTA,KRSUMSEL.COM – Masalah tagihan dan mekanisme pembayaran gas rumah tangga di Kota Prabumulih menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Tak tanggung-tanggung, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, memboyong Sekretaris Daerah, H. Elman, ST, MM, untuk melakukan audiensi langsung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pusat di Jakarta, Rabu (04/03/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Cendrawasih, Gedung BPH Migas, Jakarta Selatan ini, menjadi panggung bagi Pemerintah Kota Prabumulih untuk menyuarakan aspirasi warga terkait sistem penagihan gas yang selama ini dianggap masih menyisakan persoalan.
Dalam diskusi yang dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan serta pejabat teknis BPH Migas tersebut, H. Arlan menekankan pentingnya sistem pembayaran yang lebih transparan dan efektif. Ia berharap mekanisme yang ada tidak justru membebani masyarakat kecil yang bergantung pada gas rumah tangga.
“Kami datang untuk mencari solusi terbaik. Rakyat butuh skema pembayaran yang mudah dan tidak memberatkan. Tujuannya satu: pelayanan gas harus optimal dan tarifnya harus adil,” tegas H. Arlan.
Menanggapi “jemput bola” yang dilakukan Pemkot Prabumulih, pihak BPH Migas menyambut positif masukan tersebut. Mereka berkomitmen untuk mengevaluasi sistem pengelolaan dan pengawasan distribusi gas bumi secara berkala.
Fokus evaluasi akan mencakup:
Penetapan tarif yang kompetitif dan berkeadilan.
Sistem penagihan yang lebih modern dan praktis bagi pelanggan.
Pengawasan distribusi untuk memastikan kestabilan pasokan energi.
Sekda Prabumulih, H. Elman, menambahkan bahwa Pemerintah Kota siap bersinergi dengan kebijakan pusat selama hal tersebut berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap mendukung, asalkan stabilitas pelayanan energi di daerah tetap terjaga dan warga tidak dipersulit,” ungkapnya.
Langkah diplomasi ini diharapkan segera membuahkan hasil konkret berupa kepastian hukum dan kemudahan teknis bagi ribuan pelanggan gas rumah tangga di “Kota Nanas” tersebut.(Roy)
