PRABUMULIH,KRSUMSEL.COM-Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan strategis terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kota Prabumulih. Fokus utama yang ditekankan adalah penguatan ekonomi kerakyatan melalui kreativitas lokal serta reformasi tata kelola BUMD,Senin (02/03/26).
1. Mitigasi Bencana Berbasis Partisipasi
Terkait Raperda Penanggulangan Bencana, Golkar menegaskan perlunya landasan hukum yang komprehensif. Perda ini diharapkan tidak hanya mengatur teknis operasional BPBD, tetapi juga mencakup:
Koordinasi Lintas Sektor: Sinkronisasi kuat mulai dari fase prabencana hingga pascabencana.
Pendekatan Partisipatif: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sebagai langkah preventif.
2. Transformasi PD Petro Prabu Menjadi Perseroda
Mengenai perubahan status PD Petro Prabu menjadi Perseroda, Golkar memberikan catatan kritis terhadap aspek manajerial. Fraksi mendorong agar entitas baru ini:
Mandiri & Profesional: Mengedepankan orientasi laba (profit oriented) namun tetap menjaga fungsi pelayanan publik.
Transparansi Modal: Pengelolaan modal wajib dilakukan secara sehat dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku guna menghindari inefisiensi.
3. Ekonomi Kreatif sebagai Pilar Rakyat
Golkar juga menyoroti sektor kreatif lokal sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang harus mendapat proteksi dan dukungan regulasi agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan pembahasan Raperda ke tahap berikutnya secara konstruktif. Tujuannya jelas: memastikan setiap regulasi yang disahkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.(Roy)
