KRSumsel.com, Palembang – yg Realisasi inflasi Sumatera Selatan pada Desember 2025 tercatat stabil di level 2,91% (yoy), lebih rendah dari rata-rata nasional yang menyentuh 2,92% (yoy). Stabilitas ini mengonfirmasi keberhasilan daerah dalam meredam gejolak harga di penghujung tahun.
Inflasi Sumsel didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan akibat tingginya permintaan aset safe-haven, serta lonjakan harga daging ayam ras selama momen Nataru.
Selain itu, keterbatasan pasokan akibat cuaca memicu kenaikan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah.
Hal ini disampaikan Bambang Pramono selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
“Ke depan, inflasi Sumatera Selatan diprakirakan tetap terjaga meskipun terdapat beberapa faktor yang perlu diantisipasi bersama, seperti tren peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Tahun Baru Imlek dan Isra Mi’raj. Tekanan harga pangan dan hortikultura berpotensi muncul seiring curah hujan yang diprediksi masih tinggi hingga bulan Februari, serta sisa dampak banjir bandang di beberapa wilayah Sumatera, sehingga penguatan koordinasi pasokan dan distribusi pangan menjadi sangat penting agar ketersediaan tetap terjaga dan harga tetap terkendali.” ujarny.
Dikatakannya, harga emas perhiasan masih berpotensi berada pada level tinggi akibat dinamika global yang memengaruhi inflasi inti.
Namun di lain sisi, laju inflasi diprakirakan ditahan oleh normalisasi permintaan barang dan jasa pasca puncak konsumsi pada periode liburan akhir tahun serta penurunan harga BBM non subsidi di awal Januari 2026.
Baca juga: Alasan Andhara Early Ungkap Perceraian dengan Bugi
Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4). Berbagai langkah konkret dilakukan, antara lain penyelenggaraan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang hingga akhir Desember tercatat sekitar 542 OPM telah dilaksanakan di seluruh wilayah Sumatera Selatan, koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP, serta penyaluran komoditas terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya. Selain itu, TPID secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan dengan tiga program utama, yaitu GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) yang menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan, GSMP Goes to Panti Sosial, serta GSMP Goes to Office yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama TPID Sumatera Selatan memberikan bantuan berupa bibit, benih, serta sarana dan prasarana budidaya cabai dan bawang merah, sekaligus memperkuat kapasitas kelompok wanita tani, rumah tangga, penyuluh, dan PKK melalui kegiatan capacity building di empat zona wilayah. Adapun sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut akan dilakukan pendampingan pasca panen, pengolahan hasil (diversifikasi produk), pembentukan koperasi, serta sinergi dengan TPID untuk menjaga stabilitas harga, dan replikasi model klaster di wilayah potensial lainnya.
Sementara dalam rangka menjamin kelancaran distribusi komoditas di Sumatera Selatan, TPID Sumatera Selatan senantiasa mendukung melalui pemberian subsidi harga dan ongkos angkutan untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan.
Pada bulan ini telah diberikan subsidi ongkos angkut untuk komoditas beras SPHP dalam kegiatan OPM yang dilaksanakan di Halaman Hotel Swarnadwipa, Palembang (23/12) dan Halaman UPTD Dishub Lemabang, Palembang (29/12).
Seluruh langkah tersebut dilengkapi dengan strategi komunikasi yang efektif melalui forum komunikasi dan koordinasi, seperti rapat koordinasi, high level meeting serta capacity building, hingga publikasi, sehingga kebijakan dapat tersampaikan secara luas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai contoh, telah dilakukan HLM TPID Provinsi Sumatera Selatan (4/12) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru guna membahas mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dan kegiatan tersebut juga ditindak lanjuti oleh 4 TPID Kab/Kota yaitu Kota Lubuklinggau (9/12), Kabupaten Muara Enim (15/12), Kabupaten Ogan Komering Ilir (18/12), dan Kabupaten Ogan Ilir (19/12) yang melaksanakan rapat koordinasi dan high level meeting untuk menindak lanjuti arahan Gubernur Sumatera Selatan.
“Sebagai bukti nyata dedikasi TPID Sumatera Selatan dalam mengawal inflasi, TPID Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Kota Palembang menerima apresiasi dari Presiden RI yaitu TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025 dan TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025.” tambahnya.
