PRABUMULIH, KRSUMSEL.COM – Wali Kota Prabumulih, H. Arlan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, H. Elman, S.T., M.M., mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (9/9). Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Lt. 7 Pemerintah Kota Prabumulih,Selasa (09/08/25).
Kegiatan ini digelar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemerintah daerah terkait tata cara penanganan dan penyelesaian kerugian negara maupun daerah yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan keuangan.
Dengan adanya forum sosialisasi dan diskusi ini, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi, mekanisme, serta langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Baca juga: Tim Gabungan Sita 155 Ribu Butir Ekstasi di Aceh
Turut hadir mendampingi Sekda dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Prabumulih yakni Asisten III, Inspektur, perwakilan BPKAD, BKPSDM, serta Bagian Hukum. Kehadiran perangkat daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar-organisasi perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Melalui forum FGD ini, Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan penanganan kerugian negara maupun daerah, sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sekda Prabumulih menekankan bahwa dengan pemahaman regulasi yang tepat, setiap perangkat daerah dapat lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran sehingga risiko kerugian negara/daerah dapat diminimalisir.
Pemerintah Kota Prabumulih berharap hasil dari sosialisasi dan diskusi ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.(Roni)
