Jakarta, KRsumsel.com – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya siap menjadi motor penggerak dalam pengembangan pasar produk bambu.
Pasalnya, lanjut dia, sudah ada payung hukum terkait penggunaan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
“Produk bambunya agar dimasukkan ke katalog. Bisa dibantu melalui asosiasi berkomunikasi dengan KemenkopUKM agar bisa terhubung dengan katalog, baik pemerintah daerah (pemda), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), hingga BUMN,” ungkapnya saat berdialog dengan para anggota Asosiasi Dunia Bambu Sukabumi, di Sukabumi, Jawa Barat, sebagaimana tertera dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.
Dia menyatakan bahwa pihaknya memiliki perhatian pada UMKM yang memiliki potensi ekspor untuk dapat menghasilkan UMKM naik kelas, dan produk bambu dinilai memiliki potensi pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam hal ini, Arif menganggap yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk UMKM adalah model bisnis terutama terkait agregator dan offtaker
“Memang, tujuan kita pasti agar bisa ekspor sendiri, namun itu bertahap. Langkah awal, kita perlu mencari mitra-mitra. Itu bisa dibantu melalui Kemenkop-UKM agar dapat menemukan partner yang saling menguntungkan,” jelas dia.
