Ia menekankan bahwa kebijakan belanja harus bisa mengantisipasi tantangan fiskal yang akan dihadapi sekaligus melakukan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN melalui penyediaan fiscal buffer yang memadai.
Hal itu harus terwujud mengingat APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada 2023 dengan defisit kembali berada di bawah 3 persen.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan belanja benar-benar menggambarkan upaya penguatan spending better untuk menghasilkan belanja yang lebih efisien produktif dan berbasis hasil,” katanya.
Tak hanya itu Said meminta agar kebijakan belanja pemerintah turut menghasilkan multiplier efek yang kuat dalam mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ia berharap kebijakan belanja segera diikuti dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan agar mampu mendorong keseimbangan primer untuk bergerak menuju positif dalam jangka menengah.
