Tiga poin utama tersebut yakni Pjs diminta mengawal pelaksanaan Pilkada secara ketat di masa pandemi COVID-19, menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada berlangsung, hingga penetapan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
“Tugas utama penjabat bupati yang baru saja kita kukuhkan sangat berat di masa pandemi ini. Jadi betul-betul bagaimana pelaksanaan Pilkada ini dikawal dengan baik terhadap protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya pada Sabtu.
Sementara itu pada penetapan APBD di tujuh kabupaten, para Pjs ini yang akan melakukannya. Oleh karena itu, Nurdin Abdullah telah berpesan kepada para bupati sebelum cuti agar merampungkan penyusunan Rancangan APBD.
“Saya sudah berpesan kepada bupati sebelum cuti agar dirampungkan penyusunan RAPBD-nya agar penjabat sementara tidak mengutak-atik APBD itu,” katanya.
Penjabat sementara ini juga diminta menjaga stabilitas keamanan daerah yang dipimpinnya. Segera berkoordinasi dengan Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Demikian juga di masa tahapan Pilkada ini bersama KPU dan Panwas.
“Untuk menyamakan langkah kita. Tapi yang paling penting adalah dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di daerah harus menjaga netralitas ASN, itu penekanan saya,” tegasnya.
Adapun mereka yang dikukuhkan adalah Asisten 1 Bidang Pemerintahan Andi Aslam Patonangi sebagai Pjs Bupati Gowa, Kepala Kesbangpol Asriadi Sulaiman sebagai Pjs Bupati Selayar, Kepala DPMPTSP Jayadi Nas sebagai Pjs Bupati Luwu Timur, Staf Ahli Gubernur Iqbal Suaeb sebagai Pjs Bupati Luwu Utara, Kepala Biro Umum Idham Kadir Pjs Bupati Soppeng, Kepala BPSDM Sulsel Asri Sahrun Said Pjs Bupati Tana Toraja, dan Kadiskominfo Amson Padolo sebagai Pjs Bupati Toraja Utara.
Pelaksanaan pengukuhan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan diikuti secara virtual oleh pimpinan daerah lainnya. (Anjas)
