KRSUMSEL.COM, MUBA – Kuasa hukum DV, Novita Roy Lubis dan Muhammad Irham, mendesak Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba untuk memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan penelantaran anak dengan nomor LP/B/80/II/2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Novita Roy Lubis hari ini, Senin (9/11). Dalam perkara tersebut, DV bertindak sebagai pelapor, sedangkan terlapornya adalah AIPDA JW.
“Kami sangat menyayangkan penanganan laporan dugaan penelantaran anak yang hingga saat ini belum memperoleh kepastian hukum. Laporan telah disampaikan sejak 24 Februari 2025, tetapi prosesnya masih berkutat pada tahap penyelidikan,” kata Novita Roy Lubis kepada awak media di Sekayu, Senin (9/11).
Kuasa hukum mempertanyakan mengapa perkara yang menyangkut hak dan perlindungan anak begitu sulit untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Apakah karena pihak yang dilaporkan merupakan anggota aktif Polri? Kami tidak ingin berprasangka, tetapi keadaan ini patut menjadi perhatian dan harus dijawab secara transparan oleh institusi Polri,” ujar Novita Roy Lubis.
Menurutnya, jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ketika masyarakat biasa berhadapan dengan hukum, prosesnya berjalan cepat, tetapi ketika yang dilaporkan adalah anggota Polri, penanganannya justru berlarut-larut.
Kuasa hukum juga menyayangkan apabila alasan belum adanya dampak fisik atau gangguan psikologis pada anak dijadikan dasar untuk terus menunda penanganan perkara.
“Penelantaran anak tidak selalu harus menunggu anak jatuh sakit, mengalami kekurangan gizi, putus sekolah, atau mengalami trauma psikologis terlebih dahulu,” tegas Novita Roy Lubis.
Menurutnya, penyidik justru harus menggali apakah terdapat kewajiban orang tua yang tidak dilaksanakan, bagaimana kemampuan ekonomi pihak terlapor, berapa lama kewajiban tersebut diabaikan, dan bagaimana kondisi pemenuhan kebutuhan dasar anak selama periode Januari 2024 – Januari 2025, sesuai laporan tersebut, sebelum adanya Putusan Nafkah Anak tertanggal 20 Februari 2025.
“Kami tegaskan, tidak ada seorang pun yang boleh kebal hukum karena jabatan, pangkat, ataupun profesinya. Anggota Polri sekalipun memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatan apabila terbukti melanggar hukum,” sebut Novita Roy Lubis.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba untuk memberikan perhatian serius, melakukan evaluasi terhadap proses penanganan laporan ini. Sudah terlalu lama penyidik melakukan pengumpulan alat bukti, penyidik cukup kumpulkan bukti berdasarkan Pasal 90 KUHAP. Jangan sampai perlindungan terhadap institusi justru mengalahkan perlindungan terhadap anak,” lanjutnya.
*FOKUS KE PERISTIWA SEBELUM PUTUSAN*
Kuasa hukum menegaskan ada hal penting yang perlu diluruskan dalam penanganan perkara tersebut. Laporan yang diajukan terkait dengan dugaan pengabaian kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang terjadi sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai besaran nafkah anak.
“Kami melaporkan dugaan perbuatan tersebut sebelum adanya putusan Pengadilan Agama. Jadi kami meminta penyidik fokus memeriksa peristiwa yang terjadi sebelum putusan tersebut. Kalau persoalan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, kami memahami bahwa itu merupakan ranah perdata. Jangan sampai kedua persoalan ini dicampuradukkan,” papar Novita Roy Lubis.
“Kami hanya meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika dasar hukum untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan telah terpenuhi, segera lakukan. Jangan biarkan hak anak terus terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum,” tambahnya.
*BANTAH TRANSFER SEBAGAI NAFKAH ANAK*
Selain mendesak peningkatan perkara, kuasa hukum juga membantah keterangan terlapor yang menyatakan telah melakukan sejumlah transfer sebagai bentuk pemberian nafkah kepada anak periode Januari 2024 – Januari 2025.
Menurut kuasa hukum, transfer-transfer tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai pembayaran nafkah anak. Pihaknya menyatakan sejumlah transaksi yang diajukan terlapor justru berkaitan dengan pembayaran angsuran kendaraan dan kebutuhan pribadi terlapor AIPDA JW.
“Faktanya berdasarkan dokumen dan penelusuran transaksi yang kami miliki, sejumlah transferan tersebut berkaitan dengan pembayaran mobil dan kebutuhan pribadi terlapor, bahkan angsuran tersebut dilakukan melalui mekanisme autodebit dari rekening atas nama pelapor,” ungkap Novita Roy Lubis.
Ia menegaskan, bukti transfer harus diperiksa berdasarkan tujuan dan peruntukan transaksi, bukan hanya berdasarkan adanya perpindahan uang dari rekening terlapor ke rekening pelapor.
“Jangan setiap transfer uang kepada rekening pelapor kemudian diklaim sebagai pemberian nafkah anak. Harus dibuktikan untuk apa uang itu dikirim, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Kami menilai bukti-bukti tersebut berpotensi mengaburkan substansi persoalan apabila tidak diperiksa secara menyeluruh,” lanjutnya.
“Kami menyatakan seluruh transaksi selama periode Januari 2024 sampai Januari 2025 perlu ditelusuri secara objektif untuk membedakan pembayaran yang benar-benar diperuntukkan bagi kebutuhan anak dan transaksi untuk kepentingan pribadi terlapor, ” tutupnya.
