Oleh: Aulia Aziz Al Haqqi, S.H., M.H., C.CLE., CPArb (Advokat dan Konsutan Hukum)
Krsumsel.com, “Bang, kalau seseorang meminjam uang, kemudian usahanya mengalami kesulitan dan akhirnya tidak mampu membayar, apakah orang tersebut bisa langsung dipidana karena penipuan?”
Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dalam praktik. Bahkan tidak jarang, persoalan yang pada awalnya lahir dari hubungan pinjam meminjam, perjanjian, atau utang-piutang, kemudian berakhir di kantor polisi dengan laporan dugaan penipuan.
Di sinilah persoalannya perlu dilihat secara jernih. Tidak setiap utang yang tidak dibayar adalah penipuan. Dalam hubungan hukum keperdataan, seseorang yang memiliki kewajiban membayar utang tetapi kemudian tidak memenuhi kewajibannya pada waktunya pada dasarnya berhadapan dengan persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi.
Ada kewajiban yang tidak dipenuhi, ada prestasi yang terlambat, atau ada keadaan tertentu yang menyebabkan orang yang berhutang tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
Tetapi hukum pidana mempunyai wilayah yang berbeda. Pidana tidak boleh digunakan hanya karena seseorang gagal memenuhi kewajiban perdata. Harus dicari apakah di balik hubungan utang-piutang tersebut memang terdapat perbuatan pidana yang memenuhi seluruh unsur delik.
Pertanyaan hukumnya bukan semata-mata, “Apakah utangnya belum dibayar?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Ketika uang itu dipinjam, apakah sejak awal sudah ada tipu muslihat, nama atau kedudukan palsu, atau rangkaian kata bohong yang sengaja digunakan untuk membuat orang memberikan uang atau memberikan utang? Ini menjadi penting karena KUHP baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 492.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, sehingga orang lain menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Artinya, keberadaan utang itu sendiri bukanlah unsur yang otomatis menjadikan seseorang sebagai pelaku penipuan.
Justru harus dilihat hubungan sebab-akibatnya, apakah karena kebohongan dan tipu muslihat itulah korban akhirnya memberikan uang, atau uang diberikan secara sadar karena memang ada hubungan pinjam-meminjam yang pada awalnya dianggap sah, kemudian di tengah perjalanan terjadi persoalan pembayaran? Dua keadaan tersebut tentu tidak dapat diperlakukan sama.
Dalam praktik hukum, sering terjadi kekeliruan ketika seseorang tidak mampu membayar utangnya kemudian langsung dianggap sejak awal telah berniat menipu.
Padahal, ketidakmampuan membayar dengan sendirinya tidak membuktikan adanya niat melakukan penipuan sejak awal. Orang dapat meminjam uang dalam keadaan usaha berjalan baik.
Ia mempunyai rencana membayar, bahkan mungkin telah membayar cicilan beberapa kali. Tetapi kemudian usahanya jatuh, omzet menurun, terjadi kerugian, kehilangan pekerjaan, atau keadaan ekonomi lainnya yang membuat kewajibannya tidak dapat dipenuhi.
Baca juga: Karantina Kepri Pastikan Beras 25 Ton Asal Jakarta Layak Konsumsi
Keadaan seperti ini tentu harus dibedakan dengan orang yang sejak awal memang menggunakan identitas palsu, memberikan keterangan palsu, membuat cerita yang tidak benar, atau melakukan tipu muslihat tertentu untuk meyakinkan korban agar menyerahkan uang.
Karena itu, dalam perkara semacam ini, kronologi menjadi sangat penting. Perjanjian atau kuitansi, bukti transfer, bukti pembayaran angsuran, percakapan antara para pihak, jaminan, surat pengakuan utang, komunikasi mengenai pembayaran, sampai bukti mengenai penggunaan uang dapat menjadi bagian penting untuk melihat sebenarnya hubungan hukum para pihak.
Kalau seseorang masih berkomunikasi, masih berusaha membayar, pernah melakukan pembayaran, pernah meminta restrukturisasi, atau secara terbuka menyampaikan kondisi usahanya, fakta-fakta tersebut tentu perlu dilihat secara utuh. Bukan berarti otomatis menghapus kemungkinan pidana, tetapi dapat menjadi bagian penting dalam menilai apakah sejak awal memang terdapat modus penipuan atau justru persoalannya berkembang kemudian menjadi sengketa pembayaran.
Persoalan mengenai kecenderungan membawa perkara perdata ke ranah pidana sebenarnya bukan isu baru.
Dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 013/PUU-IV/2006, muncul pula pembahasan mengenai praktik penegakan hukum yang menjadikan perkara perdata, termasuk utang-piutang, dikonstruksikan sebagai perkara pidana.
Dalam salah satu risalah persidangan MK, bahkan disampaikan kekhawatiran mengenai perkara utang-piutang yang kemudian diposisikan sebagai penipuan. Namun harus hati-hati dalam menyebutnya.
Saya tidak mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah membuat kaidah sederhana bahwa “utang-piutang tidak boleh dipidana.” Itu terlalu menyederhanakan posisi hukumnya.
Yang dapat kita ambil sebagai pelajaran adalah bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara serampangan untuk menyelesaikan persoalan yang pada hakikatnya merupakan hubungan keperdataan, sementara unsur pidananya sendiri belum jelas dan belum terbukti.
