KRSumsel.com, Palembang – Songsong Ramadan dan Idulfitri 1447 H, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menggelar High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan di Wyndham Opi Hotel.
Gelar ini, dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, pertemuan strategis ini menjadi wadah konsolidasi antara Kepala Daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, hingga OPD terkait. Fokus utamanya ganda: menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah (ETPD) di seluruh wilayah Sumsel.
Hingga Januari 2026, inflasi Sumatera Selatan terjaga di angka 3,33% (yoy), masih berada dalam koridor sasaran nasional. Meski stabil, Pemerintah Provinsi memberikan perhatian khusus pada beberapa tantangan musiman:
Tren Historis: Adanya kecenderungan kenaikan harga (inflasi bulanan) menjelang HBKN. Komoditas Rawan (Volatile Food): Cabai merah/rawit, bawang merah/putih, daging sapi/ayam, ikan, dan tomat. Faktor Eksternal: Fluktuasi harga emas perhiasan, penyesuaian tarif listrik, hingga risiko cuaca yang dapat mengganggu jalur distribusi pangan
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua TPID Provinsi menegaskan bahwa pengendalian inflasi tahun 2026 harus diperkuat melalui strategi 4K, yaitu menjaga Keterjangkauan Harga, memastikan Ketersediaan Pasokan, melancarkan Distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif. “Menjelang HBKN hampir selalu terjadi kenaikan harga. Kepala daerah harus rutin turun ke pasar dan segera mengambil langkah responsif,” tegasnya.
Baca juga: Nasi Jaha Malut Masuk Kekayaan Intelektual Dilindungi Negara
Herman Deru juga menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah selaku Ketua TPID Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjuti arahan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mingguan, khususnya di daerah dengan tingkat inflasi relatif tinggi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan langkah antisipatif menjelang HBKN. Kepala daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi dampak curah hujan terhadap produksi dan distribusi pangan, melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk memastikan stabilitas harga dan kecukupan stok, serta menyusun analisis komoditas berbasis data bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia melalui pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.
Dikatakannya, pada sesi pembahasan digitalisasi daerah, disampaikan bahwa kinerja transaksi non-tunai di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif dan akseleratif. Meskipun demikian, proporsi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital masih perlu ditingkatkan, dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih memiliki ruang akselerasi di sejumlah kabupaten/kota. Transformasi digital transaksi pemerintah daerah dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Menurutnya, sejalan dengan hal tersebut, Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD Kabupaten/Kota didorong untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD pada seluruh jenis pendapatan dan belanja daerah, memastikan penyusunan dan pelaksanaan Roadmap ETPD yang terukur dan terintegrasi, mengoptimalkan pemanfaatan kanal pembayaran digital termasuk QRIS dan KKPD, memperkuat sinergi dengan perbankan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian implementasi ETPD.
Lebih lanjut dikatakannya, Optimalisasi kualitas pelaporan Championship TP2DD juga menjadi perhatian guna meningkatkan nilai kinerja dan daya saing daerah. Pada akhir kegiatan HLM, disampaikan arahan dan rekomendasi Ketua TPID dan TP2DD yaitu menegaskan komitmen kepala daerah untuk melakukan pemantauan harga melalui sidak pasar, mengambil langkah strategis saat terjadi gejolak, memperkuat operasi pasar dan gerakan menanam melalui GSMP, serta meningkatkan produksi dan cadangan pangan daerah.
“Di saat yang sama, percepatan implementasi ETPD secara menyeluruh menjadi agenda prioritas guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah akan terus mendorong kebijakan yang responsif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil agar stabilitas harga tetap terjaga dan transformasi digital keuangan daerah semakin merata serta berkelanjutan.” pungkasnya. (edi)
