Dia mengungkapkan data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan “profiling” warga desa yang membutuhkan.
Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga, 92.172.656 jiwa atau 76 persen dari total warga desa.
“Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689,00 atau setara Rp23 juta per desa,” ujarnya.
Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan nol persen kemiskinan ekstrem di 2024.
“Kami meyakini pemuktakhiran data desa berbasis SDGs Desa bisa menjadi pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia,” katanya.
Rakor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang dihadiri oleh Menko Perekonomi Arilanggar Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
