KRSumsel.com, Palembang – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,36% (mtm). Angka ini menunjukkan tren melandai dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumsel berada di angka 2,89% (yoy). Meskipun meningkat dari bulan lalu (2,61% yoy), pergerakan ini masih sejalan dengan tren inflasi nasional yang naik dari 3,08% menjadi 3,34% (yoy).
Hal ini disampaikan Bambang Pramono selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengatakan “Capaian ini menjadi bukti nyata efektivitas sinergi pengendalian inflasi di daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan daya beli masyarakat. Dari sisi pendorong, kenaikan harga bensin menyumbang andil terbesar (0,19%) akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026.” ujarnya.
Dikatakan, selain itu, fenomena El Niño yang memicu penurunan produksi juga berdampak pada kenaikan harga komoditas hortikultura dan pangan, seperti bawang putih (0,07%), tomat (0,07%), bawang merah (0,05%), dan beras (0,04%). Momentum libur sekolah pun turut andil dalam mendorong konsumsi rumah tangga dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, tekanan inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga emas yang dipengaruhi membaiknya sentimen global. Penurunan ini juga didukung oleh normalisasi permintaan daging dan telur ayam ras seiring dengan penghentian sementara operasional Program MBG selama periode libur sekolah.
Menurutnya, tekanan inflasi pada Juli 2026 diprakirakan akan cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh periode libur sekolah dan pendaftaran sekolah di tahun ajaran baru yang berpotensi meningkatkan permintaan pada kelompok pendidikan dan transportasi.
Baca juga: Temui Wali Kota, 27 Pedagang Stadion Kamboja Berhasil Tunda Relokasi
Lebih lanjut, tekanan inflasi dapat dipengaruhi dari efek lanjutan penyesuaian harga BBM non subsidi serta dampak kondisi musim kemarau yang diprakirakan akan lebih kering, yaitu dengan curah hujan rendah yang berpotensi mengganggu kestabilan produksi komoditas hortikultura.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir Juni 2026, telah dilaksanakan lebih dari 358 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP di berbagai wilayah Sumatera Selatan, serta puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.
“Hingga Juni 2026, BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai kurang lebih 47,92 ton guna memastikan ketersediaan komoditas pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Selain itu untuk menjaga pasokan bawang merah merealisasikan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yaitu melalui pembelian bibit bawang merah dari Kabupaten Demak – Jawa Tengah untuk sarana lahan demplot (Demonstration Plot) di Pagar Alam. Lebih lanjut, Kerjasama Antar Daerah (KAD) terus dioptimalkan guna memperkuat pasokan komoditas strategis, termasuk diantaranya bawang merah dan cabai. Hingga bulan Juni 2026, tercatat realisasi KAD untuk komoditas Bawang Merah sebanyak 22,67 ton dari Sumatera Barat dan Cabai sebanyak 3,68 ton dari Jawa Tengah.” tambahnya.
Lanjurnya lagi, hingga Juni 2026, tercatat telah dilakukan penambahan MoU (Memorandum of Understanding) KAD yang dilakukan antara Pemda di Sumatera Selatan dengan Pemda Jawa Tengah berupa 8 KSB (Kesepakatan Bersama) dan 21 PKS (Perjanjian Kerjasama) untuk G2G (Government to Government).
Sementara MoU B2B (Business to Business) sebanyak 4 PKS dengan penguatan koordinasi yang dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID secara rutin dan berbagai komunikasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi seperti iklan layanan masyarakat bijak belanja dan publikasi jadwal OPM di berbagai kanal media.
Sinergi dan koordinasi dengan TPID antar wilayah juga terus dilakukan, antara lain studi tiru TPID Sumsel bersama dengan TPID Sulawesi Selatan kepada TPID Jawa Tengah, dalam rangka mempelajari inovasi pengendalian inflasi berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
“Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah juga didorong melalui berbagai program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang pada tahun ini diperluas melalui kolaborasi dengan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).” pungkasnya. (edi)
