PRABUMULIH, KRSUMSEL.COM – Pemerintah Kota Prabumulih bergerak cepat dalam mengantisipasi gejolak harga pangan di pasaran. Langkah taktis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Wali Kota Prabumulih,Selasa (26/05/26).
Mewakili Wali Kota Prabumulih, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., memimpin langsung jalannya rapat krusial tersebut.
Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan langkah antisipatif untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang momentum-momentum besar yang kerap memicu lonjakan harga.
Amankan Stok dan Distribusi Pangan
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Franky Nasril menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kelancaran distribusi barang dan kestabilan daya beli masyarakat hanya bisa dicapai melalui sinergi yang solid antarinstansi.
“Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen penuh untuk terus memantau pergerakan harga di pasar secara real-time. Kami juga memastikan ketersediaan stok pangan aman, serta menjalankan berbagai program strategis demi menekan laju inflasi daerah,” tegas Franky.
Baca juga: Presiden Berkurban 1.098 Sapi untuk 552 Daerah Hingga Ponpes
Melalui rakor ini, Pemkot Prabumulih menargetkan lahirnya kebijakan yang efektif, terukur, dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi makro daerah sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat dari dampak inflasi.
Rapatkan Barisan Lintas Instansi
Keseriusan Pemkot Prabumulih dalam mengendalikan inflasi terlihat dari hadirnya jajaran pimpinan dan perwakilan instansi penting dalam rapat tersebut. Keterlibatan lintas sektoral ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pangan dari hulu hingga ke hilir.
Daftar Instansi yang Terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID):
Sektor Data & Keamanan: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Polres Prabumulih.
Sektor Pengawasan & Anggaran: Inspektorat, Bappeda, Bapenda, dan BPKAD.
Sektor Teknis & Pangan: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, dan Dinas PUPR.
Dengan dikepung dari berbagai lini, mulai dari pemantauan stok oleh Dinas Ketahanan Pangan hingga pengawasan distribusi oleh Polres dan Disperindag, Pemkot Prabumulih optimistis mampu menjaga daya beli warga tetap stabil di tengah tantangan ekonomi tahun 2026. (Roy)
