KRSumsel.com, Palembang – Melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan Bersama Pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan Rapat Koordinasi TPAKD Kota Palembang Tahun 2025 bertempat di Ruang Komunal Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini merupakan forum strategis bagi Pemerintah dalam memperkuat literasi, inklusi, dan pemanfaatan produk keuangan formal bagi masyarakat di Kota Palembang. Melalui forum ini, sinergi antar pemangku kepentingan diperkuat agar program perluasan akses keuangan berjalan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Tito Adji Siswantoro selaku Kepala Direktorat Pengawasan PEPK dan LMSt OJK Provinsi Sumsel, menyampaikan bahwa Palembang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan sektor keuangan paling progresif di Sumatera Selatan dan menegaskan bahwa sinergi TPAKD harus terus diperkuat agar target inklusi keuangan nasional dapat diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: PWI Bengkulu Selatan Kecam Tindakan Arogansi Oknum Kades
Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kemasyarakatan, M. Sadruddin Hadjar, menekankan bahwa Pemkot berkomitmen mendukung penguatan TPAKD sebagai motor percepatan ekonomi masyarakat, sekaligus memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif.
Dalam Rakor TPAKD ini, Marissa Deviantara selaku Manajer Madya Pengawasan PEPK OJK Provinsi Sumsel, memaparkan kinerja TPAKD Palembang Tahun 2025 beserta arah kebijakan 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama OPD Pemkot Palembang dan Lembaga Jasa Keuangan untuk mengevaluasi program berjalan, mengidentifikasi tantangan, dan menyelaraskan rencana kerja 2026 sebagai dasar penyempurnaan strategi inklusi keuangan di tingkat kota.
Dikatakannya, rakor ini juga menjadi momentum penyelarasan program kerja TPAKD Tahun 2026 dengan arah RPJMN 2025–2029, target nasional indeks literasi dan inklusi keuangan, serta Roadmap TPAKD 2026–2030.
Lebih lanjut dikatakannya.OJK menekankan bahwa keberlanjutan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan prasyarat utama untuk memperluas akses keuangan secara merata.
Menutup kegiatan, OJK mengajak seluruh anggota TPAKD untuk menjaga konsistensi dan koordinasi karena keberhasilan forum ini sangat bergantung pada kuatnya sinergi lintas sektor.
“Melalui forum TPAKD ini program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta menjadi langkah penting bagi Palembang dalam memperkuat inklusi keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.” harapnya. (edi)
