Menurutnya PI 10 persen itu hak daerah dan akan membantu PAD untuk membangun Kaltara.
“Kami dari Biro Ekonomi terus berinovasi menambah PAD melalui BUMD. Saat ini kita ada PT Benuanta Kaltara Jaya bergerak di bidang aneka usaha, PT Migas Kaltara Jaya bergerak di bidang PI 10 persen,” kata Rohadi.
Demi menggenjot PAD, Provinsi termuda di Indonesia ini menjadikan PT MKJ sebagai induk perusahaan daerah sehingga setiap Wilayah Kerja (WK) cukup membentuk anak perusahaan. Sesuai dengan tawaran Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas di antaranya WK Nunukan, Tarakan Offshore, Bengara I dan Sei Menggaris.
Sementara yang sudah berjalan namun belum berlaku PI 10 persen adalah WK Tarakan yang dikelola oleh Medco, dan WK Maratua yang berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.(Anjas)
