Disnakertrans Sulteng Sebut Penetapan UMK Harus Lebih Tinggi dari UMP

oleh

Krsumsel.com, Palu – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan untuk pengajuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh pemerintah daerah setempat wajib memiliki besaran nilai di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnakertrans Sulteng Mirza Lesnusa di Palu, Minggu (22/11) mengatakan, apabila hasil perhitungan upah di tingkat kabupaten/kota lebih rendah dari UMP, pemerintah daerah tersebut tidak dapat menetapkan UMK sendiri.

“Untuk tahun ini belum dapat informasi karena kabupaten masing-masing mau ajukan penetapan harus nilainya lebih tinggi dari nilai UMP, apabila rendah maka tidak ditetapkan,”kata Mirza.

Ia menuturkan, UMP sendiri berfungsi sebagai standar acuan upah minimum bagi kabupaten maupun kota yang tidak menetapkan UMK secara mandiri.

Berdasarkan data Disnakertrans Sulteng pada penetapan tahun 2025 untuk pemberlakuan tahun 2026, sebanyak delapan kabupaten di Sulawesi Tengah tidak menetapkan UMK sehingga memberlakukan standar UMP.

Baca juga: Dua Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi

Delapan daerah itu seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

“Lima kabupaten kota yang menetapkan besaran UMK sendiri karena nilai perhitungannya berada di atas UMP, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Poso pada tahun 2026,”ucapnya.

Ia mengemukakan, saat ini pihaknya masih menunggu rampungnya proses perhitungan serta usulan resmi dari masing-masing dewan pengupahan kabupaten/kota sebelum ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Jadi memang UMP Sulteng tahun 2027 sudah ditetapkan mengalami kenaikan Rp272.807 atau 8,58 persen dari sebelumnya di angka Rp3.179.565 sehingga totalnya dibulatkan menjadi Rp3.453.000 per bulan,”sebutnya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan juga menyepakati Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulteng 2027 untuk empat sektor usaha yakni sektor pertambangan dan penggalian, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.700.657 per bulan.

Sementara, untuk tiga sektor lainnya yakni sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan; industri pengolahan; serta transportasi dan pelayaran memiliki besaran upah minimum yang sama, yakni Rp3.697.281 per bulan.(net)