Bupati Sigi Perintahkan Inspektorat Evaluasi Kades Soal Dana Desa

oleh

Krsumsel.com, Sigi – Bupati Kabupaten Sigi Moh Rizal Intjenae memerintahkan Inspektorat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kepala desa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa di daerah itu.

“Saya minta Inspektorat, jika ada kepala desa tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa walaupun hanya Rp50 ribu maka berikan rekomendasi kepada saya untuk diberhentikan sementara. Nanti jika berhasil mengembalikan, baru saya aktifkan kembali,”kata Rizal di BorabKabupaten Sigi Sulawesi Tengah, Sabtu (21/11).

Ia menekankan pentingnya pengawasan tersebut karena setiap rupiah anggaran desa merupakan amanah publik yang harus memiliki dasar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Baca juga: Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Dewan ICAO Periode 2026–2028

Menurut dia, persoalan pertanggungjawaban keuangan di tingkat desa tidak selalu disebabkan penyalahgunaan anggaran, tetapi akibat perbedaan penafsiran regulasi antara aparatur pemerintah desa dan tim pemeriksa.

“Saya percaya para kades dan BPD ini tidak ingin membuat masalah di masing-masing desanya, hanya memang biasanya penafsiran antara kades dengan pemeriksa pasti akan berbeda.. Oleh karena itu, pentingnya menyamakan persepsi terkait pengelolaan keuangan desa,”ucapnya.

Dia mengatakan, Inspektorat harus memberikan penguatan fungsi pengawasan diikuti dengan peningkatan pemahaman aparatur desa yang dapat mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun persoalan hukum di masa mendatang.

Rizal menyebutkan, upaya pemberhentian sementara kades yang bermasalah terkait penyalahgunaan dana desa agar yang bersangkutan tidak terjerat kasus hukum di kemudian hari.

“Jika ada temuan inspektorat terkait desa tidak memberikan laporan pertanggungjawabannya maka segera diberhentikan sementara sebagai bentuk pembinaan. Untuk batas waktu pemberhentian kades sesuai aturan maksimal selama 90 hari,”ujarnya.(net)