Krsumsel.com, Ambon – Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati Maluku berhasil meringkus HM, terpidana perkara penyewaan lahan bukan miliknya yang selama ini bersembunyi di Halmahera Tengah (Halteng) Provinsi Maluku Utara dan sempat bekerja sebagai karyawan pada salah satu perusahaan swasta di Kecamatan Weda Tengah.
“Penangkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum serta memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,”kata Plh Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit Latuconsina di Ambon, Sabtu (21/11).
Terpidana HM dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5551K/PidSus/2026 tanggal 13 Oktober 2026.
Sehari sebelumnya, Tim Tabur berangkat menuju Kabupaten Halmahera Tengah setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan DPO yang diketahui telah bekerja sebagai karyawan pada salah satu perusahaan di Kecamatan Weda Tengah (Halteng).
Baca juga: Aturan Baru di Underpass Patal-Pusri, Putar Balik Kini Harus Tunggu Lampu Hijau
Menurut dia, operasi pengamanan DPO terpidana dipimpin Kasi V Bidang Intelijen Kejati Maluku Karel Benyto didampingi Kasi II Ruly Lamusu beserta anggota tim Tabur lainnya dan menangkapnya pada Jumat (20/11).
Setelah berhasil mengamankan yang bersangkutan, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Maluku dengan bantuan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah beserta jajaran, selanjutnya membawa DPO Terpidana menggunakan speedboat menuju Kota Ternate.
Selama berada di Kota Ternate, pengamanan dan pengawasan terhadap DPO terpidana turut didampingi oleh jajaran Intelijen Kejari Ternate dan selanjutnya perjalanan diteruskan menuju Ambon menggunakan Kapal Motor (KM) Ngapulu.
Pengamanan DPO terpidana dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:5551K/PidSus/ 2026 tanggal 13 Oktober 2026, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut.
Atas perbuatannya, DPO Terpidana dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Namun dalam proses pelaksanaan eksekusi, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan dan diketahui telah melarikan diri sehingga ditetapkan sebagai DPO oleh Kejari Ambon selaku pihak yang menangani perkara tersebut.
Setelah menempuh perjalanan laut selama kurang lebih 18 (delapan belas) jam, Tim Tabur bersama DPO terpidana tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada pukul 14.00 WIT.
Usai menjalani proses administrasi di Kejati Maluku serta penandatanganan berita acara penyerahan kepada Kejari Ambon, dieksekusi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.(net)















