Krsumsel.com, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui program Lentera Desa. Tak sekadar menghadirkan berbagai layanan pemerintahan, program ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi secara langsung kepada pemerintah daerah.
Hal tersebut terlihat saat Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengunjungi Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, dan Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, Senin (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muchendi berdialog langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan desa, mulai dari persoalan infrastruktur jalan, fasilitas pasar, legalitas kepemilikan tanah, hingga keterbatasan jaringan telekomunikasi.
Selain menyerap aspirasi, Pemkab OKI juga menghadirkan berbagai pelayanan jemput bola, di antaranya pemeriksaan kesehatan, posyandu, pelayanan lansia, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perizinan berusaha, bantuan kursi roda, hingga pelayanan pajak daerah.
Muchendi mengatakan, program Lentera Desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Baca juga: Kapolda Kepri Bagikan Helm Gratis pada Operasi Zebra Seligi 2026
“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias menyambut dan berpartisipasi dalam setiap pelayanan publik yang kami hadirkan. Melalui Lentera Desa, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan sekaligus bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di desa,” kata Muchendi.
Dalam dialog di Desa Bumi Harapan, persoalan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas jalan poros desa guna menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Muchendi menjelaskan bahwa peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten OKI terus diupayakan. Namun, luasnya wilayah serta keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas.
“Untuk tahun-tahun mendatang, jalan poros di desa ini akan masuk prioritas secara bertahap,” ujarnya.
Selain infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan peningkatan insentif bagi ustadz, ustadzah, dan guru mengaji. Usulan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan ketentuan serta kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, sejumlah persoalan lain turut disampaikan masyarakat.
Ketua Karang Taruna Desa Burnai Timur, Sutisna, berharap pemerintah daerah dapat membantu merenovasi pasar lama agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan dan mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.
Persoalan lainnya disampaikan tokoh masyarakat, Ngadiono. Ia mengungkapkan masih adanya warga transmigrasi yang telah puluhan tahun menetap di wilayah tersebut, tetapi menghadapi kesulitan dalam memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi keluhan warga karena menghambat komunikasi, akses informasi, serta pemanfaatan layanan digital.
Baca juga: Polres Belitung Usut Dugaan Penipuan Arisan Fiktif Ratusan Juta
Menanggapi aspirasi tersebut, Muchendi meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah Burnai Timur untuk membantu renovasi pasar desa, dengan tetap memperhatikan status pasar sebagai aset milik desa.
Terkait persoalan legalitas tanah, ia menginstruksikan instansi terkait melakukan inventarisasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah eks transmigrasi yang berpotensi mengalami persoalan serupa.
Sementara untuk meningkatkan akses telekomunikasi, Muchendi meminta kepala desa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) OKI melalui program internet gotong royong.
“Kita punya program internet gotong royong. Nanti Pak Kades koordinasikan dengan Diskominfo. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sinyal sudah kuat,” katanya.
Muchendi menegaskan, berbagai aspirasi masyarakat yang diterima melalui program Lentera Desa akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah. Setiap persoalan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, tingkat kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.
Apresiasi terhadap program tersebut juga disampaikan Trisno, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam. Menurutnya, pelayanan jemput bola memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang selama ini harus menempuh perjalanan untuk mendapatkan pelayanan di pusat pemerintahan.
“Semoga layanan jemput bola melalui Lentera Desa ini dapat terus dilaksanakan dan diperluas ke desa-desa lainnya, khususnya wilayah dengan jumlah penduduk besar dan akses pelayanan yang masih terbatas,” harapnya.
Melalui Lentera Desa, Pemkab OKI berharap kehadiran pemerintah tidak hanya dirasakan melalui pelayanan administratif, tetapi juga mampu menjadi jembatan dalam mengetahui dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.(****)
















