Babat Habis Data Belang OPD, Pemkot Palembang Perkuat Program Satu Data Indonesia

oleh

KRSumsel.com, Palembang – Perbedaan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap menjadi batu sandungan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menyadari hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bergerak cepat memperkuat pengelolaan statistik sektoral berbasis prinsip Satu Data Indonesia.

​Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, di Ruang Parameswara, Kantor Pemkot Palembang, Selasa (17/11/2026).

​Berlangsung selama dua hari hingga 18 November 2026, acara ini turut menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palembang untuk memastikan tata kelola data yang lebih terintegrasi dan akurat.

Dalam arahannya, Aprizal menegaskan bahwa keseragaman dan keakuratan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, data tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka administratif, tetapi harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.

“Melalui sinergi ini, kita berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-Perangkat Daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan data, serta setiap data yang dihasilkan memiliki standar, metadata, dan kualitas yang jelas,” tegas Aprizal.

Ia menjelaskan, penguatan statistik sektoral merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Baca juga: Tim SAR Temukan Bocah Tenggelam di Sungai Cidurian Tewas 

Dalam kebijakan tersebut, Diskominfo Kota Palembang menjalankan peran sebagai Wali Data, sedangkan BPS bertindak sebagai Pembina Data Statistik.

Untuk memastikan penerapan Satu Data Indonesia berjalan optimal, Aprizal meminta seluruh peserta Bimtek menjalankan empat hal penting.

Pertama, setiap perangkat daerah wajib mengelola data sektoral secara akurat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kedua, konsisten menerapkan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, serta data induk yang terintegrasi.

Ketiga, membangun komunikasi dan koordinasi berkesinambungan antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data.

Keempat, mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek ke lingkungan kerja masing-masing.

“Saya berharap seluruh peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, S.Kom., M.A.P., mengatakan Bimtek tersebut memiliki target konkret, yakni meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral sekaligus mendukung peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Palembang.

Menurut Haikal, peningkatan kualitas statistik sektoral membutuhkan sumber daya manusia yang memahami tata kelola data, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga pemanfaatannya.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral, sekaligus mendorong pemenuhan standar kualitas data, kepemilikan metadata, serta kaidah interoperabilitas data yang mudah dibagipakaikan antarinstansi,” papar Haikal.

Bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari BPS dan Bapperida Kota Palembang untuk memberikan pemahaman teknis mengenai pengelolaan statistik sektoral yang sesuai dengan standar nasional.

Haikal optimistis, penguatan statistik sektoral akan mendorong terbentuknya budaya kerja berbasis data atau data-driven culture di lingkungan Pemkot Palembang.

Dengan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah diharapkan mampu menyusun program pembangunan secara lebih terukur, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memastikan anggaran dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Melalui budaya kerja yang berbasis data, kami optimistis kualitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran pembangunan di Kota Palembang akan semakin optimal ke depannya,” tutupnya. (edi)