Hakim Vonis Empat Tahun Penjara Kadis Perkim Taput Korupsi Dana PEN

oleh

Krsumsel.com, Medan – Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis penjara empat tahun kepada mantan Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Budiman Gultom terkait kasus korupsi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penataan lampu penerangan jalan umum senilai Rp4,3 miliar.

“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Gultom, oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun,”ujar Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Parsaoran Nababan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, Jumat (13/11) sore.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta kepada Budiman. Apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran denda tersebut.

“Jika terdakwa tidak mempunyai pendapatan atau kekayaan yang mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 80 hari,”ucapnya.

Baca juga: Astra Motor Sumsel Raih Charming Palembang Multihelix Award, Dukung Kemajuan Pariwisata

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Budiman karena dinilai tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Sementara itu, terdakwa lainnya William Leo alias Wawa selaku Direktur PT Global Menara Berdikari dijatuhi hukuman lebih berat, yakni lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Terdakwa William juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar sesuai jumlah yang dinikmatinya. Dari jumlah tersebut, terdakwa telah mengembalikan sekitar Rp376,8 juta.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa ataupun jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tapanuli Utara sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

Sebelumnya, JPU Kinata Purba menuntut kedua terdakwa masing-masing dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan.

Khusus terdakwa William, JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar dengan memperhitungkan pengembalian sekitar Rp376,8 juta serta pidana penjara pengganti selama empat tahun apabila uang pengganti tidak dibayarkan.(net)