Krsumsel.com, Bengkulu – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggeledah dua lokasi terkait kasus dugaan korupsi jasa kepelabuhanan dan kenavigasian Pelabuhan Pulau Baai tahun 2020 hingga 2024.
Penggeledahan dilakukan terhadap kantor kesyahbandaran dan urusan pelabuhan Pulau Baai serta kantor perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bengkulu.
“Tim penyidik Kejati Bengkulu telah melakukan lanjutan penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada jasa kepelabuhanan dan kenavigasian Pelabuhan Pulau Baai tahun 2020 hingga 2024,”kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu Fri Wisdom Saragih Sumbayak di Kota Bengkulu, Kamis (12/11).
Ia mengatakan, sejumlah barang bukti disita di antaranya sejumlah dokumen, alat bukti elektronik, dan sebagainya yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Baca juga: Balai Karantina Kepri Musnahkan 436 Kilogram Media Pembawa Tanpa Dokumen
Seluruh rangkaian tindakan penyidikan kata dia, dilakukan dalam rangka mengungkap secara terang dugaan tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Sementara itu, untuk kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi itu ditaksir mencapai Rp10,52 miliar.
Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu Pola Martua Siregar mengatakan, pada periode 2020–2024 terjadi tindak pidana korupsi berupa tidak dilaksanakannya kewajiban pelayanan pandu tunda di Perairan Wajib Pandu (PWP) Pulau Baai, Bengkulu.
“Perbuatan tersebut mengakibatkan sejumlah perusahaan memperoleh keuntungan, sementara negara mengalami kerugian sebesar Rp10,52 miliar,”kata dia.
Pola mengatakan, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah perusahaan terkait di sejumlah titik. Dari penggeledahan di enam lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, laptop, flashdisk dan berkas yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi.(net)
