Krsumsel.com, Lampung – Progres pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung mencapai progres 82 persen dari keseluruhan pekerjaan dengan nilai anggaran sekitar Rp850 miliar.
Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Way Kambas Sriyanto mengatakan, pembangunan tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan, antara lain pada wilayah dengan kondisi tanah labil yang membutuhkan tahapan pekerjaan lanjutan.
“Memang tanggul ini ada beberapa wilayah yang memang tanahnya labil, jadi belum selesai memang. Tapi mereka tahunya selesai. Memang belum, ada tahapan lanjutan,”katanya dikonfirmasi di Lampung Selatan, Minggu (13/9).
Ia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan juga sempat menghadapi kendala pasokan material, khususnya besi dan semen. Namun, kendala tersebut telah dicarikan solusi agar pekerjaan dapat kembali berjalan sesuai target.
“Memang kita kemarin ada beberapa kendala terkait masalah besi yang agak sulit kita cari di pasar. Semen juga hampir dua minggu kemarin volume yang kita butuhkan berkurang,”ujarnya.
Di tengah pembangunan infrastruktur mitigasi tersebut, pemerintah desa bersama pihak komite juga masih menyelesaikan persoalan akses petani menuju lahan pertanian yang berada di sekitar tanggul.
Oleh karena itu, pihaknya telah memfasilitasi kebutuhan akses pertanian masyarakat. Namun, pemanfaatan akses tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan kondisi lingkungan di kawasan tersebut.
Baca juga: Gebu Minang Berikan Bantuan 50 Tong Sampah ke Pemkot Bukittinggi
“Kita berpegang kepada hukum. Mereka menginginkan akses pertanian, sudah kita fasilitasi,”katanya. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur mitigasi tidak boleh mengabaikan fungsi lingkungan, termasuk kawasan aliran sungai.
“Kalau merusak, itu pelanggaran kita. Enggak boleh seperti itu. Yang penting kita semua untuk warga itu bermanfaat,”ujar dia. Selain persoalan akses, terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat dilalui kendaraan proyek. Perbaikan jalan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan.
“Dari awal kita sudah sepakat, mereka yang merusak itu tanggung jawab untuk memperbaiki,”ucap dia. Di sisi lain, pembangunan proyek mitigasi konflik manusia dan gajah tersebut mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sriyanto menyebut, sekitar 1.091 orang telah terlibat atau terdampak langsung dari aktivitas program tersebut. Pergerakan ekonomi masyarakat juga mulai terlihat dengan tumbuhnya warung, tempat penginapan, serta rumah yang disewakan.
“Walaupun tidak bersamaan, ada satu orang mungkin kerja lagi empat orang, tapi kita hitung memang. Banyak warung-warung baru, tempat penginapan baru, rumah yang disewakan,”kata dia.
Program mitigasi tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata, budi daya lebah, dan tanaman serai.
Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 82 persen, penyelesaian proyek diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur mitigasi yang berfungsi mengurangi interaksi negatif antara manusia dan gajah, tetapi juga tetap menjamin keberlangsungan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan.
Kepala Desa Sukorahayu Apria Sahdi mengatakan, masyarakat pada prinsipnya tidak mempersoalkan pembangunan tanggul. Warga hanya berharap keberadaan infrastruktur tersebut tidak menghambat aktivitas pertanian mereka.
“Kami berharap adanya keluhan, adanya aspirasi beberapa warga kami ini dari pihak komite bisa mengakomodir itu,”katanya.(net)
