Nabire, Krsumsel.com – Sebanyak 800 personel gabungan TNI-Polri ditambah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Nabire disiagakan untuk mengamankan demonstrasi mahasiswa ibu kota Provinsi Papua Tengah itu pada Senin (27/4) pagi.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D Tatiratu di Nabire, Senin (27/4) menyebut, pengerahan aparat gabungan dalam jumlah besar tersebut untuk mengantisipasi potensi anarkis saat demonstrasi berlangsung.
“Anggota kami tempatkan di sejumlah titik strategis yang menjadi lokasi berkumpulnya massa yaitu Kali Harapan, Jepara II, Asrama Mahasiswa Puncak, Pasar Karang, dan Siriwini,”kata Samuel Tatiratu usai memimpin apel pasukan di halaman Markas Polres Nabire.
Baca juga: Bocah Tenggelam di Kertapati Palembang Ditemukan Tewas
Adapun aspirasi utama dalam demonstrasi mahasiswa di Nabire yaitu terkait kasus penembakan terhadap sejumlah warga sipil di Kampung Kemburu Kabupaten Puncak pada 14 April 2026.
Kapolres Nabire mengimbau massa aksi agar langsung menuju Kantor DPRP Papua Tengah sebagai lokasi penyampaian aspirasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami siapkan 15 truk untuk mengantar massa langsung menuju Kantor DPRP Papua Tengah,”ujarnya.
Pihak kepolisian kata Samuel Tatiratu, tidak melarang penyampaian aspirasi di muka umum, namun menolak kegiatan konvoi keliling lantaran berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Hal itu sesuai kesepakatan bersama antara Pemkab Nabire dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dalam rapat yang digelar pada Minggu (26/6/2026).
“Kami mengimbau massa untuk tetap tertib serta tidak membawa senjata tajam maupun simbol-simbol yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nabire ini ibu kota Provinsi Papua Tengah. Ketertiban dan citra daerah harus kita jaga bersama. Sampaikan aspirasi dengan cara yang bermartabat,”kata Kapolres.
Kasus penembakan yang terjadi di Kampung Kemburu Kabupaten Puncak pada 14 April 2026 dilaporkan menewaskan sejumlah warga sipil, memicu reaksi keras dari sejumlah pihak termasuk Komnas HAM RI dan Kementerian HAM.(net)
