KRSumsel.com, Palembang – Bank Indonesia lakukan kajian ekonomi keuangan setiap triwulanan guna memberikan masukan kepada kantor pusat untuk kemudian pengambilan kebijakan secara nasional.
Baca juga: Cabor Kickboxing Kumpulkan 6 Medali untuk KONI OKI
Hal ini disampaikan Bambang Pramono selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
“Asesment yang kami lakukan kami juga sampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk advisory bagaimana membaca perekonomian daerah dan kemudian rekapitulasi ulang terhadap proyeksi pertumbuhan termasuk proyeksi perkembangan inflasi seperti itu kira-kira” ungkapnya. Selasa (21/10/25)
Menurutnya, diakhiri tahun kami merevisi atas pertumbuhan tempat, 8 ke 5,6 kan tapi ini bukan hal yang mudah artinya ada beberapa asumsi yang mendasari, tadi realisasi konsumsinya apakah dari masyarakat maupun pemerintah daerah berjalan dengan baik givent ada penyesuaian anggaran kita juga perlu melihat investasi termasuk perbankan sumber-sumber pembiayaan supaya lebih giat makanya kita koordinasi dengan perbankan karena dari kantor pusat Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan longgar sektor mana yang bisa kami evaluasi. Kami lihat adakah yang mungkin bisa didorong lagi, hal ini kami coba lihat, termasuk dalam hal investasi eh sektor-sektor unggulan apa kendala tantangan yang mungkin sedang mereka hadapi yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah daerah.
Dikatakannya lebih lanjut, jadi mungkin ekonomi kita ini lumayan agak terlambat yang baik atau gimana di investasi bukan lambat mungkin tadi investasikan secara investasi ini apa namanya masih ada Alhamdulillah untuk yang dua tadi OKI sama Palembang yang besar ya optimal Palembang angkanya cukup besar, walaupun sedikit agak melambat kalau bicaranya tumbuh tapi melambat, nah ini yang perlu kemudian karena bicara investasi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan tadi pak saya sudah menyampaikan apakah perizinan ketentuan segala macam nah ini yang harus sering berbicarakan kepada para pihak yang memang mereka kami mengundang BKPM dari sisi nasional nya kadang-kadang aturan segala macam juga dapat bukan level wilayah ini yang ke depan barangkali, perlu ada pembicaraan terhadap pihak-pihak yang menangani perintah investasi sosial dengan para pelaku usaha yang memang membutuhkan investasi apakah itu memang juga punya BUMN BUMD maupun enggak termasuk BUMN bahkan di mobil asam dan lain-lain dan juga yang pihak swasta misalnya eee sampai akhir tahun untuk keluarga investasi yang ditonjolkan Sumatera Selatan.
“Kita mencoba menyampaikan kepada pusat melalui BKP ini tadi Kalau boleh Tanjung Carat kemudian itu sebagai insentif buat investor untuk semakin mempercepat realisasinya mungkin itu mungkin bagaimana kan sebenarnya kalau menurut pak Purbaya mengatakan itu hanya direlokasi dari pemerintah daerah kementerian maka tugas dari pemerintah berkoordinasi supaya yang penyesuaiannya atau mungkin anda daerah-daerah yang saya nggak tahu ini kita perlu data ya di mana yang dipandang perlu dioptimalkan kan bisa direlokasi ke daerah lain melalui kementerian itu saya rasa bisnis seperti itu” pungkasnya. (edi)
