Jakarta, KRsumsel.com – Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja (satker).
“Satker perlu menyiapkan diri untuk menghadapi penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN) agar dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengutip Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita lewat keterangannya di Jakarts, Sabtu.
Hal itu disampaikan Masrokhan saat pencanangan Komitmen Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Palembang.
Sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang mutlak dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perindustrian.
Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenperin fokus memberikan pengarahan dan penguatan dalam upaya mempercepat pembangunan zona integritas kepada satker-satker yang diusulkan memperoleh WBK atau WBBM.
