OKI, KRsumsel.com - Menindaklanjuti Aksi Unjukrasa (unras) Aliansi Mahasiswa Peduli Pilkades (AMPP) Ogan Komering Ilir (OKI) pada beberapa lalu. AMPP OKI menggelar konferensi pers terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak OKI, serta adanya dugaan pelanggaran Pilkades pada, Selasa (12/10/2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati OKI, H Iskandar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait permasalahan untuk beberapa desa yang bersengketa atau adanya dugaan pelanggaran Pilkades. Tetapi pihak Kecamatan yang terlibat sengketa, tidak mengindahkan intruksi tersebut.

Koordinator AMPP OKI, Andi Leo didampingi beberapa calon kepala desa mengatakan, bahwa beberapa waktu lalu pihaknya telah mengajukan gugatan sengketa atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pilkades serentak di Kabupaten OKI.

Andi Leo mengatakan, karena dalam hal ini Bupati OKI sudah mengeluarkan SK untuk memerintahkan pihak camat-camat di desa. Agar segera menyelesaikan sengketa penghitungan suara ulang.

“Diketahui desa yang bersengketa penghitungan suara ulang di Kabupaten OKI. Diantaranya, desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan, desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan, desa Karang Agung Kecamatan Jejawi, desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya dan desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal,” ujar Andi Leo saat diwawancarai Indodaily.co, di salah satu cafe di Kabupaten OKI, Rabu (01/12/2021).

Andi menjabarkan, bahwa camat-camat yang diberikan mandat atau instruksi dari Bupati OKI harus segera melaksanakan tugas pokok fungsinya (tupoksi), agar segera berkoordinasi dengan panitia Pilkades setempat yang bertanggungjawab serta menentukan tanggal penghitungan suara ulang di desa -desa yang sudah ditentukan oleh Bupati OKI.

“Kami menekankan kepada seluruh camat yang terlibat di sengketa Pilkades OKI, bahwa jangan pernah bermain-main. Karena SK tersebut dikeluarkan langsung oleh Bupati OKI,” ungkapnya.

Andi Leo menyebut, pihaknya berharap agar segera menentukan tanggal yang sudah disepakati. Jangan sampai pihak camat atau pihak-pihak yang terkait, masih mau bermain-main atau menentang bahkan mengangkangi peraturan yang dibuat Bupati OKI.

“Kami imbau kepada camat-camat yang sudah di berikan surat secara resmi dari Bupati OKI. Agar segera melaksanakannya, bukan memberikan pilihan kepada panitia. Namun, waktu dan tanggal yang tepat untuk penghitungan suara ulang,” ucapnya.

Menurut Andi, jika intruksi Bupati OKI tersebut tidak diindahkan oleh pihak-pihak terkait, pihaknya akan menggugat camat dalam menyelesaikan sengketa ini, dan akan dibawa kejalur hukum.

“Jika beberapa hari ini tanggal belum di tentukan. Kami pastikan tiga hari kedepan akan melakukan Aksi unras yang lebih besar lagi. Akan mendesak Bupati agar memecat seluruh camat-camat terkait yang tidak mendengarkan instruksi dari Bupati OKI,” tegasnya.

Sementara Itu, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Setda I OKI Drs. H. Antonius Leonardo, M.Si mengatakan, semua pihak diharapkan dapat melaksanakan SK Bupati OKI, terkait dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkades.

“Mulai dari Camat, panitia Pilkades, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Harus menghormati keputusan tersebut. Melaksanakan sesuai dengan surat Bupati OKI tersebut,” tukasnya.(ata)