PPLH gandeng masyarakat adat awasi peredaran kayu empat provinsi

oleh -39 views

Tulungagung, Jatim, KRsumsel.com – Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi bersama masyarakat adat atau warga lokal pemantauan pengelolaan hutan, pengolahan kayu, serta peredaran maupun perdagangan kayu hasil tebangan dari hutan di empat provinsi paling rentan pembalakan liar (illegal logging).

“Pendekatan hulu dan hilir kami lakukan untuk mengoptimalkan pemantauan atas kepatuhan kelompok industri kayu dalam mengaplikasikan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK),” kata Direktur PPLH Mangkubumi Muhammad Ichwan dalam siaran persnya yang diterima di Tulungagung, Jatim, Senin.

Dijelaskan, tujuan utama dari pemantauan ini adalah untuk memerangi pembalakan liar, mempromosikan kayu legal dan berkontribusi nyata bagi kelestarian hutan.

Empat provinsi yang menjadi fokus pemantauan bersama masyarakat adat/lokal adalah Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Jawa Timur.

Isu seputar pemantauan kepatuhan industri kayu terhadap penerapan SVLK dikupas tuntas dalam pertemuan jaringan pemantau atau “inception meeting” bertajuk “Memperkuat Tata Kelola Kehutanan melalui Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat dan Lokal di Empat Provinsi di Indonesia”.

Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari FAO-EU FLEGT Programme, Kementerian LHK, Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Asosiasi Pengusaha Kayu, Lembaga Sertifikasi, LSM, dan Pemantau Kehutanan dari berbagai daerah.

FAO ikut mendukung kegiatan pemantau independen, termasuk salah satunya melibatkan komunitas adat dan lokal dalam kegiatan pemantauan kehutanan secara independen.

“Untuk memperkuat SVLK, Pemantau Independen juga perlu untuk mempromosikan industri kehutanan yang patuh terhadap peraturan. Sehingga dapat menggambarkan secara utuh, sisi positif dan negatif dari perjalanan SVLK,” katanya.

Dikatakan, SVLK yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 30 tahun 2016 merupakan inisiatif Indonesia untuk menjamin produk kayu berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Kebijakan itu sendiri bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal.

“Hingga saat ini pemantau independen belum bisa mengakses data dan informasi terkait peredaran kayu. Selain itu, belum ada mekanisme pendanaan untuk mendukung keberlanjutan pemantauan,” ujar Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Muhamad Kosar.

Ia menyatakan dalam kurun waktu 2011 hingga 2020, JPIK telah melakukan pemantauan pada konsesi dan industri kehutanan sebanyak 107 unit manajemen.

JPIK juga telah melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pihak yang terkait dengan SVLK, penegak hukum, termasuk Gakkum KLHK dan kepolisian sebanyak 118 laporan.

“Tetapi pemantauan hutan hendaknya jangan hanya berhenti di titik SVLK saja. Sebab keberadaan SVLK hanya salah satu alat untuk perbaikan tata kelola kehutanan,” kata Hendy Saputra, salah satu pimpinan Lembaga Sertiifkasi PT. TRIC yang turut hadir dalam acara pertemuan jaringan pemantau atau “inception meeting” tersebut.(anjas)