Pemprov NTB Pastikan Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan COVID-19

oleh -113 pembaca
Mataram, KRsumsel.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh proses pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota di wilayah itu berjalan sesuai protokol kesehatan dan penyelenggara bebas dari COVID-19.
“Kita siap untuk pilkada besok (Rabu, 9/12), wajib dan harus menerapkan protokol kesehatan. Seluruh petugas diharapkan tidak ada yang positif COVID-19,” kata Wakil Gubenur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Selasa.

Wagub berharap pelaksanaan pilkada yang nanti berlangsung di tujuh kabupaten dan kota, yakni Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima berlangsung dengan aman dan lancar.

“Semoga, Pilkada 2020 berlangsung dengan aman,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Nurhandini Eka Dewi mengemukakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB per tanggal 6 Desember 2020, sebanyak 4.892 orang telah terkonfirmasi positif COVID-19, dengan rincian 426 orang masih dalam tahap isolasi atau perawatan dan 4.205 orang telah sembuh.

Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa protokol kesehatan COVID-19 harus benar-benar diterapkan oleh petugas TPS, sehingga apabila adanya pemeriksaan yang mengharuskan petugas untuk “rapid test” atau “swab test” maka harus dilaksanakan.

“Kita berharap akan ada kerja sama dari KPPS yang harus di-‘rapid test’ untuk memastikan tidak ada yang reaktif,” katanya.

Sementara itu, anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth menyampaikan bahwa ada beberapa catatan terkait pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

“Data di Bawaslu sekitar 46 ribuan pemilih di kabupaten dan kota belum melakukan perekaman dan yang paling banyak di Kabupaten Bima,” ujarnya.

Umar juga memaparkan banyaknya petugas KPPS yang reaktif. Pada tanggal 26 – 29 November 2020 telah dilakukan “rapid test” dari 6.085 pengawas TPS terdapat 477 yang reaktif.

“Lombok Tengah dari 106 yang reaktif sudah non-reaktif semua dan Mataram ada 119 sudah non-reaktif semua, untuk kabupaten yang lain masih belum keluar, jika hasilnya yang belum keluar masih reaktif kami akan memutuskan untuk diganti,” katanya.(Anjas)