Jambi, KR Sumsel - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi Irjen Pol Drs Firman Shantyabudi M.Si menyatakan kepolisian siap membantu penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Provisi Jambi.

Sejumlah kasus saat ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),

Hal itu disampaikan Kapolda Jambi, Irjen Pol Firman Shantyabudi usai bersilaturahim dengan Dirjen Penanganan Permasalahan Agraria dan Kanwil BPN Provinsi Jambi yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi terkait Penanganan Konflik Lahan wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari di ruang VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi, Kamis.

Hadir dalam silaturahmi dan rakor penanganan konflik lahan itu RB Agus Widjayanto , Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Inspektur Jenderal Polisi Hary Sudwijanto, Staf Khusus Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Brigadir Jenderal Polisi Daniel Adityajaya dan undangan lainya.

Dalam acara silaturahim dan rakor penanganan konflik lahan ini Kapolda didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) serta Kapolresta Jambi, Kapolres Muarojambi dan Kapolres Batanghari.

Dalam kesempatan ini Kapolda menyampaikan, Polda Jambi siap membantu menuntaskan konflik pertanahan yang ada di Jambi, dengan ketentuan patok batas tanah itu harus jelas terlebih dahulu.

Sementara itu Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), RB Agus Widjayanto mengatakan, untuk Provinsi Jambi status konflik lahan masuk dalam kategori sedang dimana yang dominan kasusnya adalah konflik lahan perkebunan dengan warga.

"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan bisa menjadi satu solusi dalam menanggani kasus konflik lahan di Provinsi Jambi," katanya. (anjas)