Pemenuhan Hak Anak di Papua Barat Belum Maksimal

user
elisa 30 November 2021, 08:15 WIB
untitled

Manokwari, KRsumsel.com - Pemenuhan hak anak di Provinsi Papua Barat belum berjalan maksimal, sehingga penguatan lembaga sekolah dan layanan kesehatan masyarakat yang ramah anak di 13 kabupaten dan kota perlu segera dibenahi.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Niko Tike, Senin, mengatakan arah pembangunan Papua Barat diharapkan lebih responsif terhadap pemenuhan hak anak di lembaga sekolah dan pusat layanan kesehatan.

"Sekolah dan Puskesmas ramah anak di daerah sangat penting, karena pemenuhan hak anak merupakan salah satu indikator pembangunan daerah," ujar Niko Tike membuka Sosialisasi Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak di Manokwari.

Ia mengatakan bahwa sekolah dan puskesmas ramah anak merupakan buah dari 24 indikator Kabupaten dan Kota ramah anak (KLA) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014.

Pemenuhan Hak Anak di Papua Barat Belum Maksimal

"Pemerintah kabupaten/kota diharapkan secara terus menerus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan provinsi layak anak demi kesejahteraan masyarakat provinsi Papua Barat," ujarnya.

Dia tidak menampik bahwa dari capaian pembangunan kurun waktu lima tahun, hanya 3 (tiga) kabupaten/kota yang menjalankan program Ramah Anak yaitu kabupaten Manokwari, Raja Ampat, dan Kota Sorong.

"Papua Barat sangat terlambat dalam pemenuhan hak anak, karena itu kita harus mengejar ketertinggalan dengan bersinergi bersama unsur lembaga masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) provinsi Papua Barat Elsiana Sesa mengatakan bahwa sosialisasi sekolah dan puskesmas ramah anak kali ini kepada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha perwakilan 13 kabupaten dan kota.

Dia berharap peserta sosialisasi memiliki bekal tentang sekolah dan puskesmas ramah anak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab di daerah masing-masing.

"Kegiatan ini sangat penting bagi pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, serta menunjukkan komitmen provinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan yang responsif anak," ujar Elsiana Sesa.(Anjas)

Kredit

Bagikan