Samarinda, KRsumsel.com - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp28 triliun dengan rincian untuk instansi vertikal Rp10 triliun, pemerintah daerah Rp18 triliun dan Pemprov sendiri Rp4,1 triliun.

"Tidak ada perubahan, masih sama. Mirip-mirip tahun lalu,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor usai mengikuti penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual dari Ruang Ruhui Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Senin.

Isran Noor menambahkan, setelah ini Pemprov Kaltim akan segera membahas hal tersebut bersama DPRD Kaltim.

“Setelah itu baru kita umumkan,” sambung Gubernur.

Diketahui,,Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022 secara online dan ofline dari Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak agar tetap waspada.

“Kita harus tetap waspada, karena pandemi belum berakhir,” buka Jokowi.

Tahun 2022, Presiden Jokowi meyakini, pandemi COVID-19 masih akan menjadi ancaman dunia dan ancaman bagi Indonesia. Selain varian lama, di beberapa negara sudah muncul varian baru, yakni varian Omicron.

Antisipasi dan mitigasi sedini mungkin harus disiapkan agar tidak mengganggu kesinambungan program yang telah disusun, termasuk pemulihan ekonomi nasional.

Karena itu, untuk mengantisipasi ketidakpastian tahun 2022, maka pemerintah merancang APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel. Selalu berinovasi dan siap menghadapi berbagai perubahan dengan menjaga tata kelola keuangan yang baik.

Jokowi menjelaskan APBN 2022 akan fokus pada 6 kebijakan utama, pertama melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan prioritas sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

"Kelima penguatan desentralisasi fiskal, termasuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien," tegas Jokowi.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2022 sebesar Rp945,8 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk pemulihan ekonomi dan sosial.

Sedangkan TKDD tahun depan dialokasikan sebesar Rp769,6 triliun. Alokasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan harmonisasi belanja K/L dan TKDD untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik di daerah.

"Dana desa harus dioptimalkan sebagai instrumen pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim," beber Sri Mulyani.

Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri terkait.(Anjas)