JAKARTA, KRSUMSEL. com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan demonstrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (19/07/2022). Demonstrasi yang dilakukan sebanyak 25 orang massa ini meminta KPK untuk menuntaskan kasus OTT di Kabupaten Muba Tahun 2021 yang lalu.

"Kami meminta KPK untuk menuntaskan kasus OTT di Kabupaten Muba pada tahun 2021 yang lalu tanpa terkecuali, " Ujar Arrahmad Wahid selalu koordinasi lapangan (korlap) kepada media ini, Selasa (19/07/2022).

Lebih lanjut Arrahman Wahid mengatakan. Ada 4 tuntutan kami, yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Muba kepada KPK yakni:

1. Meminta Penyidik KPK Untuk Segera Menetapkan Tersangka Untuk Nama-Nama

Yang Di Sebut Dalam Fakta Persidangan Kasus OTT KAB.MUBA TAHUN 2021, Tanpa

Terkecuali.

2. Meminta Kepada KPK Menyelidiki Dengan Instrumen Kecanggihannya Dalam

Memberantas Korupsi Terhadap Seluruh Proses Persidangan Yang Sudah

Berjalan Di Pengadilan Negeri Palembang Dikarenakan Kami Menduga Ada

Upaya-Upaya Pihak Luar Untuk Mengintervensi Hakim Tipikor Pengadilan

Negeri Palembang Dalam Mengambil Keputusan Persidangan dan Patut Kami

Duga Ada Oknum Yang Berupayah Keras Untuk Menghambat Pengembangan

Kasus OTT MUBA Ini Agar Tidak Di Kembangkan.

3. Meminta Kepada KPK Segera Memanggil dan Periksa Kepada Nama-Nama Yang

Sudah Disebut Dalam Persidangan Menerima Aliran Dana FEE Froyek Di Dinas

PUPR Kabupaten Muba, Terlepas Nama-Nama Tersebut Sudah Mengembalikan

Uang Namun Proses Hukum Tetap Berlanjut Sesuai Dengan Undang-Undang

Yang Berlaku, Karna Kami Menduga Jika Terlalu Lama Di Biarkan Menghirup

Udara Bebas Akan Ada Upayah Menghilangkan Jejak dan Alat Bukti.

4. Meminta Kepada KPK Kolaborasi Dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Segera Koordinasi Dengan Menteri Dalam Negeri Untuk Mengevaluasi Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri NO : 131.16-1231 TAHUN 2022/ TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, Demi

Menjaga Marwa Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Serta Menjaga Nama Baik

Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Dari Netralitas Jalannya Proses

Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Musi

Banyuasin, Dikarenakan Di Beberapa Fakta Persidangan Nama PJ Bupati Muba Di

Sebut Menerima Aliran Dana FEE Froyek Kasus OTT PUPR Kabupaten Musi

Banyuasin. Dalam Fakta Persidangan Kasus OTT Muba Tahun 2021 Di Pengadilan

Negeri Palembang Nama PJ BUPATI MUBA Di Sebut Oleh Saksi DAUD AMRI Sebagai

KABAG ULP MUBA Telah Mengungkapkan PJ BUPATI Pada Saat Itu Sebagai Sekda

Menerima Uang Sebesar 50 JT ,Terakhir Di Sidang Pembacaan Pledoi Terdakwa

HERMAN MAYORI DAN EDY UMARI Dengan Jelas Menyebut Bawasannya PJ BUPATI

MUBA Sast Ini Pada Waktu Itu Di Tahun 2021 Menjabat Sebagai Sekda Muba Meminta Kepadanya Secara Langsung Uang Untuk Memenuhi Permintaan

Pribadi Diluar Pemerintahan, Sebesar 250 JUTA, Lalu HERMAN MAYORI

Perintahkan EDY UMARI Selaku PPK DINAS PUPR MUBA Untuk Memenuhinya dan Di Realisasikan Sebesar 200 JT, Maka Patut Kita Duga Ada Indikasi Keterlibata

PJ BUPATI MUBA Di KASUS OTT MUBA 2021 Ini.

Arrahman Wahid menambahkan. Dengan Segala Kerendahan Hati.

Demi Jalannya Roda Pemerintah Kabupaten Yang Aaman Damai dan Bebas Dari

Tindakk Pidana Korupsi.

"Kami Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Musi Banyuasin Meminta Kepada KPK, Kejaksaan Agung Untuk Segera Koordinasi

Cepat dan Tepat Dengan Kementrian Dalam Negeri Untuk Segera Meninjau

Ulang SK PENUNJUKAN PJ BUPATI MUBA. Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, " Tandasnya. (AS)