KPK Panggil 18 Camat Sebagai Saksi Kasus Bupati Klaten Nonaktif

oleh

Krsumsel.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 18 camat untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif berinisial HWI.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta Kota Surakarta Jawa Tengah,”kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (18/19).

Budi mengatakan, belasan saksi tersebut terdiri atas Camat Klaten Selatan berinisial AFH, Camat Klaten Utara S, Pelaksana Tugas Camat Wedi S, Camat Kebonarum ING, Camat Jogonalan TS, Camat Kalikotes SS, Camat Gantiwarno HW, Camat Prambanan AR dan Camat Ngawen P.

Kemudian Camat Manisrenggo R, Camat Kemalang SK, Camat Karangnongko EK, Camat Jatinom AS, Camat Tulung HP, Camat Karanganom JHH, Camat Delanggu YSN, Camat Wonosari SW, serta Camat Ceper AM.

Sebelumnya, KPK pada Senin (16/11) memanggil Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten RI, pegawai PT Madani HR, Direktur CV Madani Callysta Saibuyun AH, Direktur CV Epic Management DK, Inspektur Daerah Klaten AS, serta Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Klaten MT. Mereka dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Baca juga: Kapolda Sumsel Salurkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat di Ogan ilir

KPK pada Selasa (17/11) memeriksa 18 saksi. Mereka di antaranya Camat Polanharjo MP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten S, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, dan Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.

Berikutnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.

Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, dan Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.

Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.

KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.(net)