Krsumsel.com, Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Daerah (DPRD) Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung wacana pemerintah pusat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 mendatang.
“Kebijakan ini merupakan harapan dari PPPK paruh waktu sejak dulu, sehingga kami menyambut baik wacana tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan di Lombok Tengah, Selasa (10/11).
Ia mengatakan, perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga pihaknya tetap akan melakukan pengawasan dalam proses seleksi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami tetap akan melakukan pengawasan, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,”ujarnya. Kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai menjadi angin segar bagi ribuan pegawai yang selama ini menanti kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
Baca juga: Kapolsek Plakat Tinggi: Pahlawan Tak Mati, Mereka Hidup di Setiap Pengabdian!
Oleh karena itu, dari segi anggaran untuk gaji para PPPK harus tetap menjadi prioritas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Untuk dukungan anggaran, kami juga tetap siap. Tapi kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat,”katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah memastikan memperpanjang masa kerja atau kontrak tenaga non-ASN tersebut selama satu tahun ke depan yang berlaku efektif mulai November 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah Lalu Muliawan menjelaskan pembaruan kontrak bagi PPPK paruh waktu ini memang dilakukan secara berkala setiap tahun.
“Kebijakan ini tentu berbeda dengan skema PPPK penuh waktu yang masa kontraknya berlaku hingga lima tahun,”katanya. “Jadi semua PPPK paruh waktu masa kerjanya diperpanjang selama setahun sampai 2027. Saat ini tercatat ada sekitar 4.542 tenaga PPPK paruh waktu,”tambahnya.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan, perpanjangan kontrak kerja tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral agar para tenaga pendidik dan pegawai tersebut tidak kehilangan pekerjaan yang justru dapat meningkatkan angka pengangguran baru.(net)
