Krsumsel.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur Andi Harun menegaskan, para bidan tidak perlu takut dalam menjalankan tindakan medis sepanjang bekerja sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Andi Harun di Samarinda, Senin (10/8), hukum hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan bukan untuk menakut-nakuti tenaga kesehatan (Nakes).
“Hukum bukan untuk menakut-nakuti Nakes, tetapi hadir memberikan perlindungan bagi bidan yang menjalankan profesi dengan benar, hati-hati, dan bertanggung jawab,”ujarnya saat menjadi narasumber dalam Seminar “One Million More Midwives” yang digelar Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Samarinda.
Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 IBI. Pada kesempatan itu Andi Harun membawakan materi bertajuk “Perlindungan Hukum Bidan di Era Digital”.
Baca juga: Ketua DPRD Prabumulih Dukung Wondr Pharmacist NeaRun 2026
Andi Harun mengajak para bidan untuk memahami esensi regulasi profesi secara komprehensif. Kendati demikian ia mengingatkan perlindungan hukum tidak boleh salah arti sebagai kekebalan hukum.
“Perlindungan hukum itu tidak sama dengan kekebalan hukum. Intinya, teman-teman bidan jangan takut melaksanakan tindakan profesi selama berada di koridor yang benar,”tegasnya.
Ia menjelaskan, benteng perlindungan profesi dibangun dari kepatuhan yang ketat terhadap berbagai instrumen, mulai dari standar profesi, standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), kode etik, keselamatan pasien, hingga dokumentasi yang baik.
Untuk memudahkan penerapan di lapangan, Andi Harun merangkum prinsip-prinsip tersebut ke dalam sebuah formula taktis yaitu S+C+D+R+P (Standard, Consent, Documentation, Referral, dan Privacy).
Lima unsur ini menjadi pengingat wajib agar bidan selalu bekerja sesuai standar, mengantongi persetujuan pasien (informed consent), mencatat setiap tindakan, melakukan rujukan secara tepat waktu, serta menjaga kerahasiaan data pasien.(net)
