Jakarta, KRsumsel.com – Pemerintah negara Rusia siap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur antariksa di Indonesia. Demikian kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov kepada RIA Novosti, Sabtu (14/2).
Indonesia berencana membangun infrastruktur darat untuk peluncuran antariksa di pulau Biak, tetapi rencana itu hingga kini belum difinalisasi dalam bentuk keputusan resmi pemerintah.
“Jika mitra tertarik untuk memanfaatkan pengalaman dan teknologi Rusia dalam pelaksanaan proyek semacam itu, kami bersedia berpartisipasi dalam implementasinya atas dasar saling menguntungkan,”kata Tolchenov kepada RIA Novosti.
Ia menegaskan, Indonesia dan Rusia merupakan mitra lama dalam bidang eksplorasi antariksa untuk tujuan damai.
“Selama beberapa dekade terakhir, berbagai opsi kerja sama telah dijajaki, seperti peluncuran satelit ke orbit rendah Bumi,”ujar kepala misi diplomatik Rusia tersebut.
Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bandar Antariksa di Gedung BJ Habibie Jakarta, Jumat (19/12), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI menyampaikan akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Pulau Biak, Papua, sebagai upaya mewujudkan kemandirian akses antariksa dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, regulasi, serta kesiapan infrastruktur bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur pertahanan dan keamanan, industri, serta perguruan tinggi.
Kepala BRIN Arif Satria menegaskan, pembangunan Bandar Antariksa merupakan amanah strategis negara untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam akses ke antariksa.
“BRIN sedang memformulasikan regulasi turunan agar setelah pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), penetapan lokasi dan implementasi pembangunan dapat segera dilakukan, termasuk pembukaan lahan BRIN di Biak yang direncanakan mulai tahun 2026,”ujar Arif.
Baca juga:Enam Pengangkut 16 Motor Tanpa Dokumen di Serang Diringkus Polisi
Ia menekankan, pembangunan Bandar Antariksa sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengembangan ekonomi antariksa, lingkungan antariksa, dan keamanan antariksa, serta diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
BRIN berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan Bandar Antariksa yang aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian teknologi antariksa Indonesia, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Guna mendorong perwujudan kemandirian di bidang antariksa itu, Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, menjelaskan, pembangunan Bandar Antariksa memiliki dasar hukum yang kuat.
Landasan tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016–2040, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan yang menekankan aspek technology safeguard.
“RPP tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa telah menyelesaikan proses harmonisasi dan siap menjadi dasar operasional pembangunan. Selain itu, rencana induk keantariksaan perlu diperbarui hingga 2045 agar sejalan dengan visi pembangunan nasional,”kata Anugerah.
Ia menambahkan, kajian pembangunan Bandar Antariksa di Biak telah dilakukan sejak 1990 dan perlu dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan nasional, serta kondisi lingkungan terkini.
Pulau Biak memiliki keunggulan geografis karena berada dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga memberikan efisiensi energi dan biaya peluncuran roket ke orbit rendah bumi (LEO). Selain itu, meningkatnya ekonomi antariksa global membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam industri peluncuran dan jasa antariksa.(net)
