Bengkulu, krsumsel.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengkaji opsi penerapan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) hingga 100 persen sebagai salah satu langkah efisiensi untuk menekan biaya operasional rutin pemerintahan daerah.
“Kita diberi saran untuk WFA 100 persen, artinya tidak ada pegawai yang masuk ke kantor. Ini sedang kita kaji, terbuka untuk opsi itu,”kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Bengkulu, Kamis (29/1).
Dia menjelaskan, kebijakan tersebut berbeda dengan skema yang berjalan saat ini, di mana masih terdapat sekitar 25 persen pegawai yang masuk kantor.
Menurutnya, selama kantor masih beroperasi secara fisik, biaya rutin seperti listrik, air, dan internet serta biaya-biaya lainnya masih tetap harus dikeluarkan.
Baca juga: Penerbangan Garuda di Bandara Tanjungpinang Dihentikan, Diganti Citilink
Herwan mengatakan, ketika seluruh pegawai bekerja dari rumah atau lokasi lain secara penuh, maka potensi penghematan anggaran akan lebih besar. Kantor tidak perlu dioperasikan secara harian sehingga penggunaan listrik, air, serta fasilitas penunjang lainnya dapat ditekan secara signifikan.
Menurutnya, kajian WFA 100 persen masih berada pada tahap awal dan belum diterapkan. Pemprov Bengkulu akan melihat efektivitas kebijakan yang saat ini sedang berjalan yakni 75 persen WFA sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Ini baru bulan perdana 25 persen berkantor, nanti dua bulan atau tiga bulan akan terlihat apakah ini bermanfaat dalam mengurangi pengeluaran biaya-biaya rutin,”ucapnya.
Herwan menegaskan, penerapan WFA 100 persen tetap harus mempertimbangkan produktivitas dan kinerja aparatur. Pemprov Bengkulu tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
Seluruh pegawai yang sedang WFA juga harus selalu siap jika ditugaskan atau berkantor kapan saja sesuai kebutuhan penugasan dan pelayanan yang diinginkan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Selain efisiensi anggaran, kebijakan WFA juga dinilai dapat mendorong pola kerja yang lebih fleksibel dan adaptif di lingkungan birokrasi. Namun, pemerintah daerah akan memastikan sistem pengawasan dan pelaporan kinerja tetap berjalan optimal.
Pemprov Bengkulu akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan WFA secara penuh. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan rencana WFA 100 persen sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah provinsi.(net)
