Bengkulu, KRsumsel.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan membangun kantor penghubung di pulau terluar Indonesia yakni Pulau Enggano, agar lebih memudahkan pemerintah daerah mengakselerasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saya minta ke Pak Wagub Mian cari lahan di situ, sehingga pemprov nanti punya rumah dinas gubernur dan wakil gubernur (kantor penghubung) sehingga setiap waktu bisa ke sana,”kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Rabu (9/7)
Keberadaan kantor penghubung nantinya memudahkan baik gubernur, wakil gubernur, pejabat maupun ASN Pemprov Bengkulu berkantor di Pulau Enggano untuk melakukan kerja-kerja akselerasi pulau terluar agar bertumbuh lebih baik.
Apalagi sejak empat bulan terakhir Pulau Enggano mengalami krisis, akibat terisolasi dari wilayah Provinsi Bengkulu lainnya. Hal tersebut akibat dari tertutupnya pintu alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu oleh sedimentasi pasir.
Baca juga: SMPN 1 Indralaya Komitmen Transparan Soal Pengadaan Seragam Sekolah
Pendangkalan alir tersebut kata dia, membuat kapal dari dan ke Enggano tidak bisa berlabuh di Kota Bengkulu. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pengerukan selama sebulan terakhir.
Akhirnya dermaga Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu kembali terbuka, dan pada Senin 7 Juli 2025 Kapal penyeberangan KMP Pulo Tello dari dan ke Enggano sudah bisa bersandar kembali di Pelabuhan Pulau Baai.
Karena situasi krisis di Pulau Enggano dan upaya menangani persoalan tersebut, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan bersama Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian dan Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata secara bergantian akan berkantor di pulau terluar Indonesia tersebut.
Langkah tersebut kata dia, untuk memastikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 benar-benar berjalan optimal di lapangan.
Helmi menjelaskan, Inpres 12 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Gubernur Bengkulu untuk membentuk tim koordinasi dalam penanganan persoalan Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Menurut dia, keberadaan para pejabat tinggi pemerintahan di Pulau Enggano menjadi bukti keseriusan Pemprov Bengkulu dalam menangani permasalahan secara langsung, bukan hanya lewat laporan dan koordinasi jarak jauh.(net)
