Krsumsel.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai 2024 menerapkan penggunaan uang elektronik (e-money) untuk setiap transaksi pemerintah dan juga seluruh transaksi aparatur sipil negara (ASN).
“Untuk 2024 kami akan terapkan seluruh OPD untuk pembayarannya menggunakan kartu kredit pemerintah, orang per orang pegawai kita mereka untuk membuat kartu e-money atau kartu kredit yang dipegang oleh perorangan, yang bisa dibelanjakan di mana saja jadi tidak ada lagi sentuhan dengan uang,”kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri di Bengkulu, Rabu (6/12).
Menurut dia, upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi transaksi daerah, mendorong perekonomian dan efektivitas sektor konsumsi pemerintah daerah serta para pegawai.
“Untuk digitalisasi kami sudah terapkan, sekarang sebagai uji coba beberapa OPD sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu Kartu Kredit Pemerintah atau KKP atau Kartu Kredit Indonesia, jadi pembayarannya sudah melalui non-tunai, ada yang pakai QRIS ada yang pakai m-banking,”ucapnya.
Uoaya tersebut kata dia juga meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga kerja-kerja dan kinerja pemerintahan serta aparatur sipil negara setempat juga ikut membaik.
Baca juga: Hari ke-9 Kampanye: Prabowo Berkantor di Jakarta, Gibran di Solo
“Ke depan, untuk sektor lainnya juga mulai kaki terapkan, seperti pendapatan dan retribusi sudah mulai didigitalisasi, nanti akan kami perluas dengan yang lain-lain. Dengan tidak menyentuh langsung orang ke orang itu efisiensinya (pengelolaan dan kinerjanya) luar biasa,”katanya.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Darjana menyampaikan, elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) daerah dapat meningkatkan optimalisasi PAD, kemudahan usaha, dan tata kelola pemerintahan.
Hasil analisa kuantitatif menunjukkan digitalisasi dapat menjaga resiliensi perolehan PAD, baik dalam kondisi pertumbuhan ekonomi normal maupun kontraksi. “Dari hasil estimasi Bank Indonesia (BI, 2020), ETP secara siginifikan meningkatkan PAD apabila pemanfaatan masyarakat terhadap ETP sudah cukup tinggi,”ucapnya.
Dia mengatakan, dalam skenario pertumbuhan ekonomi berjalan normal, berat maupun sangat berat, ETP mampu meningkatkan upaya menjaga pendapatan asli daerah. “Elektronifikasi berkontribusi terhadap peningkatan PAD sebesar 11,1 persen (yoy). Peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen dari 9 daerah pelaksana pilot project ETP,”ujarnya.(net)
