“Seperti sekarang, akhir-akhir ini adanya isu-isu argumen katanya TPP yang tidak berkeadilan antar ASN karena tempat atau intansi bertugas, maka dari itu kita perlu melakukan evaluasi dan bukan berarti TPP ini ditiadakan,”ucapnya.
Ketua PMI Kabupaten Muba ini juga menyebutkan, target pembahasan evaluasi TPP ASN ini sebelum tanggal 15 Maret sudah selesai. Dalam mengevaluasi TPP ASN ini diusahakan untuk mematuhi aturan yang berlaku, selain itu juga pertimbangan terhadap beban kerja, tempat bertugas dan lainnya.
“Jangan sampai ada ketidakadilan, misalkan ada ASN yang beban kerjanya banyak tapi tidak dihargai namun ASN yang kerjanya biasa saja TPP nya besar, nah inilah yang harus kita evaluasi. Sehingga tidak akan muncul perasaan ASN yang merasa tidak adil. Tujuan TPP ini kan untuk memberikan motivasi, menghargai dan meningkatkan pelayanan publik,”ujar Beni.
