Jakarta, KRsumsel.com – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong optimalisasi penyerapan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan mengingat setiap tahun yang terserap hanya 500 ribuan kiloliter.
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Alan F Koropitan saat memantau pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan bersama perwakilan KKP, Pertamina, dan BPH Migas di Kota Medan 3-5 November.
“Kuota BBM bersubsidi untuk nelayan 2021 sebanyak 2,3 juta kiloliter dan setiap tahun yang terserap oleh nelayan hanya 500 ribuan kiloliter, artinya masih banyak yang belum dioptimalkan,” kata Alan dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Alan menilai, optimalisasi penyerapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan bisa dilakukan jika ada sinergitas antara Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah. Agar penyerapan kuota BBM bersubsidi tepat sasaran penyalurannya harus berdasarkan data nelayan.
“Pendataan bisa dilakukan lewat Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu itu,” lanjut Alan.
Staf Khusus menteri KKP Budi Sulistyo mengatakan, percepatan kartu KUSUKA sampai saat ini baru tercapai sekitar 600.000 lebih dari target 2021 sebanyak 2 juta.
