Lanjut Senen, Mengatur peran dan fungsi aparatur penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum baik terhadap perorangan maupun korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan. Mengatur peran dan fungsi Pemkab, Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi terkait, sektor swasta serta masyarakat dalan melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan.
“Raperda selanjutnya tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, ada beberapa keuntungan yang diterima oleh masyarakat bila memiliki kesadaran terhadap hak kekayaan intelektual diantaranya, pengetahuan mengenai hak seseorang atas suatu karya intelektual miliknya yang mungkin selama ini tidak terpikirkan mengandung nilai ekonomis yang harus mendapatkan perlindungan hukum,”paparnya.
Selanjutnya, pemahaman hak kekayaan intelektual yang menyeluruh dan efektif akan dapat mendorong para inventor dalan negeri maupun luar negeri untuk mau menanamkan invensi dan alih tehnologinya, kemudian dapat membuat seseorang menjadi jujur dan adil terhadap karya cipta maupun invensi milik orang lain sekaligus memunculkan sikap untuk melindungi konsumen ataupun masyarakat pengguna hasil produksi dari hak kekayaan intelektual.(AS)
